Berita Sumenep

Dinas Perikanan Sumenep Tak Tahu Bantuan Untuk Nelayan, DPRD: Pejabat Aneh, Tak Pernah Ikut Diklat

Dinas Perikanan Sumenep Ngaku Tak Tahu Bantuan untuk Nelayan, DPRD: Pejabat Aneh, Tak Pernah Ikut Diklat.

Dinas Perikanan Sumenep Tak Tahu Bantuan Untuk Nelayan, DPRD: Pejabat Aneh, Tak Pernah Ikut Diklat
TRIBUNMADURA/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Perahu nelayan yang berada di Desa Kertasada, Kabupaten Sumenep, Rabu, (13/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kalangan DPRD menyorot tajam bantuan yang diberikan Pemkab Sumenep kepada para nelayan.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Joni Tunaidi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan pejabat Dinas Perikanan Sumenep yang terkesan menutup-nutupi jumlah dan bantuan yang diberikan untuk nelayan.

"Itu pejabat aneh, pejabat yang tidak pernah ikut Diklat, mana ada pejabat Dinas tidak tahu masalah bantuan yang telah diberikan," kritiknya, Rabu (13/3/2019).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, seharusnya Dinas Perikanan Sumenep tahu dan menyampaikan secara transparan kepada publik terkait bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini para nelayan.

"Transparansi ini sangat penting, agar masyarakat tahu toh. Kan aneh kalau pejabat Dinas ngaku tidak tahu, ada apa gitu lho," tegas Joni Tunaidi.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Edi Ferdiansyah mengaku, dirinya tidak tahu saat ditanya ada berapa dari 41 ribu nelayan di Sumenep yang mendapat bantuan pada tahun 2019 ini.

"Semua bantuan yang kita berikan adalah ramah lingkungan, kalau anggarannya saya kurang hafal, karena macam-macam," katanya kepada Tribunmadura.com, Rabu (13/3/2019).

Ditanya berapa jumlah anggaran yang diberikan dan kapan segera direalisasikan pada nelayan Sumenep, Edi Ferdiansyah juga mengaku belum memaparkan secara jelas anggaran dan kapan akan terealisasi.

"Yang pasti, setiap tahunnya kita bantu yang ramah lingkungan, itu saya juga tidak hafal dan itupun kita hanya dapat berapa dari Pemkab nanti," ucapnya.

Namun, lanjutnya, yang berhak menerima bantuan itu ada bermacam-macam. Mulai dari pengajuan yang diusulkan melalui Musrembang, kelompok binaan dan dari Dinas sendiri.

"Sudah banyak proposal yang masuk," tegasnya.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved