KPU Bangkalan: Belum Satupun Tim Kampanye Pilpres 2019 Berikan Daftar Tim Kampanye

Laporan reporter TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah berlangsung mulai 24 Oktober 2018 hingga 14 April 2019.

Namun hingga saat ini, KPU Bangkalan belum menerima satupun surat pemberitahuan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Fauzan Jakfar mengungkapkan, pihaknya menyesalkan hingga saat ini belum satupun surat pemberitahuan tentang pemasangan APK.

"Termasuk belum satupun pasangan capres yang secara resmi menyerahkan daftar tim kampanye di Bangkalan kepada kami," ungkap Fauzan, Rabu (21/11/2018).

Ia menjelaskan, pemasangan APK Pilpres ataupun Pileg harus melalui surat pemberitahuan yang dilayangkan ke KPU. Karena titik-titik pemasangan telah ditentukan dalam pembahasan.

"Semua harus taat aturan. Baik itu timses resmi yang didaftarkan ke KPU atau timses di luar partai seperti relawan, harus ada surat pemberitahuan sebelum pemasangan APK," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten menurunkan sedikitnya 500 lembar baliho bergambar Capres Nomor Urut 01 di delapan kecamatan, Sabtu (17/11/2018).

Bawaslu Bangkalan menilai, selain tidak ada surat pemberitahuan ke KPU Bangkalan, penurunan ratusan APK itu lantaran pihak pemasang mengikat APK di pohon dengan menggunakan kawat.

Fauzan menegaskan, siapapun sepanjang masih berkaitan dengan proses kontestasi Pilpres dan Pileg dalam bentuk kampanye harus mentaati regulasi yang berlaku.

"Karena aturan tak terbatas ruang dan waktu. Timses resmi ataupun relawan relawan harus taat aturan karena mereka mencerminkan timses paslon," tegasnya.

Disinggung terkait pemasangan APK yang menggunakan kawat diikat di pohon, Fauzan menyebutkan bahwa substansinya bukan terletak pada kawat atau sarana lainnya.

"Substansinya adalah dilarang memasang APK di pohon sepanjang jalur protokol," tegasnya.