Breaking News:

Berita Jember

Tolak Izin Tambang Emas Blok Silo Jember, di Depan Bupati Faida Warga Ancam Blokade Jalur Jawa-Bali

Tolak Izin Pertambangan Emas di Blok Silo Jember, Dihadapan Bupati Warga Ancam Blokade Jalur Jawa-Bali.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA/SRI WAHYUNIK
Warga Kecamatan Silo tegas menolak Tambang Emas Blok Silo Jember dan mengancam memblokade jalur Jawa-Bali. Ancaman disampaikan di depan Bupati Jember Faida, Senin (10/12/2018). 

TRIBUNMADURA.COM, JEMBER - Warga Silo Kabupaten Jember mengancam memblokade akses jalan nasional yang melintasi wilayah Kecamatan Silo. Ancaman ini disampaikan oleh perwakilan warga Silo, Taufiq Nurahmadi di hadapan Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Senin (10/12/2018).

Ancaman itu termasuk dalam tuntutan yang disampaikan warga saat berdemonstrasi di Kantor Pemkab Jember untuk menyuarakan aspirasi penolakan izin Tambang Emas Blok Silo Jember, Jawa Timur.

Ancaman itu akan dilaksanakan jika sejumlah tuntutan mereka tidak digubris pemerintah. Warga akan menempuh langkah itu sebagai langkah terakhir jika pemerintah tidak mengabulkan permintaan mereka mencabut SK Menteri ESDM tentang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Blok Silo, Jember.

Tuntutan mereka adalah, meminta Bupati Jember Faida bersama perwakilan masyarakat Silo menemui Gubernur Jatim untuk membatalkan lelang pertambangan yang tertera di APBD Provinsi Jatim, dan menerbitkan surat rekomendasi pencabutan SK Menteri ESDM No 1802 tahun 2018 paling lambat pekan pertama bulan Januari 2019.

"Apabila SK Menteri ESDM pada waktu yang telah kami berikan tidak dicabut, maka kami akan menutup jalan provinsi (nasional) sampai SK tersebut betul-betul dicabut," tegas Taufiq.

Warga Silo juga meminta Pemkab Jember segera membuat aturan tentang Rencana Detil Tata Ruang dan menyebutkan wilayah Silo sebagai kawasan pertanian dan permukiman, bukan wilayah pertambangan, paling lambat Maret 2019.

Warga juga meminta Pemkab Jember menerbitkan peraturan daerah tentang Jember bebas tambang, paling lambat Maret 2019.

"Jika semua tuntutan tidak dipenuhi maka penutupan jalan provinsi kan berkelanjutan tanpa ada batas akhir," lanjut Taufiq lagi.

Sementara Hodri, perwakilan warga yang ikut berdialog dengan Kepala Daerah Jember, menyampaikan warga Silo akan menyandera pendatang yang masuk ke Desa Pace, Mulyorejo, Karangharjo, dan Harjomulyo jika mereka datang berkaitan dengan pertambangan.

"Jadi saya tegaskan di sini, kalau ada orang dari luar datang berhubungan dengan pertambangan, maka akan kami sandera. Penyanderaan ini tentunya tidak akan kami ikuti dengan tindakan menyakiti yang bersangkutan. Hanya sampai mereka sadar dan tidak kembali lagi ke Silo. Maaf, kami harus lakukan itu karena kami sudah menderita secara emosional," tegas Hodri.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved