Patung Bung Karno di Blitar Kena Denda BPK Sebesar Rp 81 Juta

TRIBUNMADURA.COM, BLITAR - Ternyata, proyek Patung Bung Karno di Kabupaten Blitar, tak hanya disoroti anggota Dewan karena dianggap wajahnya tak mirip. Namun juga mendapatkan sanksi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Itu karena pengerjaannya molor dari batas waktu yang ditentukan sehingga didenda BPK Rp 81 juta.

Bahkan, informasinya denda itu belum dibayar karena antara rekanan dengan Dinas Pariwisata kini tak sinkron lagi paska pengerjaan proyek senilai Rp 1,7 miliar itu.

"Kami masih koordinasi dengan rekanan dan BPK terkait hal itu (denda BPK tersebut). Memang ada keterlambatan," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar Luhur Sejati, Kamis (13/12/2018).

Sementara, Ahmad Lazim, Kepala Inspektorat Pemkab Blitar, tak menampik ada temuan atas keterlambatan pengerjaan proyek patung bapak Proklamator tersebut. Namun terkait hal itu pihaknya masih menunggu rekomendasi atas pembayaran denda tersebut.

"Ya, kalau sudah ada pemberitahuan resmi, ya harus dibayar," ungkapnya.

Mujib, Anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang selama paling getol mengkritisi proyek patung BK itu, mengatakan, Dinas Pariwisata ya segera membayar karena itu merupakan temuan BPK.

"Bahwa kemudian, dinas menyerahkan pembayaran pada rekanan, itu soal tehnis saja. Yang penting, denda atas keterlambatan pengerjaan patung itu harus dibayarnya," tuturnya.

Mujib juga menambahkan, memang proyek patung BK itu mulai awal pengerjaan hingga sudah dipasang saat ini ada saja masalahnya. Selain, patung itu wajahnya tak mirip dengan Bung Karno, juga ada info-info lainnya seputar proses pengerjaannya.

Katanya, itu dikerjakan di Balii, namun informasi terakhir, itu dipesan dari Bantul, Yogyakarta.

"Entah yang benar mana. Cuma, yang jadi pikiran semua orang dan sampai kini hati kami juga tak sreg karena patung itu wajahnya tak mirip Bung Karno. Sehingga, kami merasa eman, anggaran sebesar itu kok hasilnya tak memuaskan masyarakat. Karena itu, harus diaudit," tegas anggota dewan dari Gerindra.

Sementara, M Trianto, koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), mengatakan, temuan BPK itu semestinya harus dijadikan pintu masuk penegak hukum untuk mengusutnya.

Sebab, diduga tak hanya ada keterlambatan pekerjaan, namun juga ada dugaan-dugaan lainnya atas proyek senilai Rp 1,7 miliar itu.

"Kami juga lagi menyiapkan bahan, untuk berencana melaporkan terkait proyek tersebut. Sebab, kami nggak terima uang rakyat dipakai proyek yang tak memuaskan seperti itu," tegasnya.

Trianto mengaku juga mendapatkan informasi kalau antara rekanan dan dinas ada masalah terkait pengerjaan proyek tersebut. Karena itu, kabarnya enggan membayar denda dan diserahkan ke dinas.

"Soal kebenaran kabar itu, kami masih mengumpulkan data. Sebab, banyak info-info yang kurang baik terkait proyek itu," pungkas Trianto. (Imam Taufiq)