Breaking News:

Berita Surabaya

Surabaya Dibetot Deadline Pencetan E-KTP, Risma Perintahkan Lembur 24 Jam & Sabtu Minggu Tetap Masuk

Surabaya Dibetot Deadline Pencetan E-KTP, Risma Perintahkan Lembur 24 Jam dan Sabtu Minggu Tetap Masuk.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA/FATIMATUZ ZAHROH
Pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya di Gedung Siola, Jumat (14/12/2018). Didalamnya termasuk menangani perekaman dan pencetakan e-KTP. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkomitmen bahwa semua warga Kota Pahlawan yang sudah melakukan perekaman e-KTP, pencetakannya akan selesai akhir tahun 2018 ini.

Pasalnya akhir tahun ini menjadi deadline dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa jika ada warga yang sudah dewasa mulai usia 17 tahun dan belum melakukan perekaman e-KTP, maka data NIK akan terblokir.

Risma mengatakan, dengan dead line waktu tersebut, pada akhir tahun ini selain mengebut jemput bola warga yang belum rekam e-KTP, Pemkot Surabaya juga akan siap lembur pencetakan e-KTP.

"Kita akan kebut cetak e-KTP. Hari Sabtu-Minggu kita akan lembur 24 jam. Kita akan kerjakan pencetakan e-KTP itu," kata Risma, Jumat (14/12/2018).

Ia mengatakan sampai akhir tahun ini semua warga yang sudah rekam dan belum cetak e-KTP akan semua mendapatkan fisik e-KTPnya.

Saat ini jumlah warga Surabaya yang belum melakukan rekam e-KTP mendapai 120 ribu warga. Yang jumlahnya terus menurun lantaran sudah banyak yang melakukan perekaman e-KTP.

"Harus nutut semua tercetak. Tapi ya nggak bisa semua karena anak usia 17 tahun kan setiap hari ada. Tapi aku mau tahun ini kita habiskan pencetakannya untuk yang sudah rekam," kata Risma.

Ia mengaku sudah memberikan imbauan ke petugas yang menangani pencetakan e-KTP baik di kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Risma ingin tahun 2019 semua sudah memegang fisik kartu tanda penduduk elektronik mereka. Sehingga jika ada kebutuhan yang membutuhkan kartu identisias berupa e-KTP warga sudah tidak bingung lagi.

"Ya dikebut. Kalau blankonya kurang kita akan langsung minta ke Kementerian Dalam Negeri, ke pusat sana," kata Risma.

Terlebih, sebagaimana diketahui di tahun 2019 nanti juga ada agenda politik besar. Yaitu Pileg dan Pilpres. (fatimatuz zahroh)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved