Breaking News:

Bupati Jember Faida Minta Hakim Mediasi Akomodasi Pemkab Jember - Warga Silo yang Tolak Tambang Emas

Bupati Jember Faida berharap majelis hakim mediasi mengakomodasi permohonan Pemkab Jember dan warga Silo yang menolak tambang emas di Blok Silo.

SURYA.CO.ID/SRI WAHYUNIK
Bupati Jember Faida minta majelis mediasi mengakomodasi keinginan pemkab dan warga Jember yang menolak tambang emas di Blok Silo Jember. 

TRIBUNMADURA.COM, JEMBER - Bupati Jember Faida berharap majelis hakim mediasi mengakomodasi permohonan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan warga Silo yang tidak menginginkan tambang emas di Blok Silo.

Pengakomodasian itu nantinya diharapkan dalam bentuk rekomendasi pencabutan Lampiran 4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan emas Blok Silo di SK Menteri ESDM No 1802 tahun 2018.

"Kami harapkan nanti majelis hakim mediasi mengakomodasi permohonan kami. Permohonan kami adalah mencabut lampiran 4 SK Menteri ESDM itu," kata Bupati Faida usai bertemu dengan perangkat desa se-Kabupaten Jember di Aula PB Sudirman Kantor Pemkab Jember, Sabtu (15/12/2018).

Warga Jember Protes Penyataan Kadis ESDM Setiadjit, Juga Portal Kegiatan di Tambang Emas Blok Silo

Demo Penolakan Oleh Warga Marak, Pemrov Jatim Hentikan Lelang Tambang Emas Blok Silo Jember

Tolak Izin Tambang Emas Blok Silo Jember, di Depan Bupati Faida Warga Ancam Blokade Jalur Jawa-Bali

Faida yang baru saja tiba dari Jakarta menceritakan proses sidang mediasi non litigasi yang diajukan oleh Pemkab Jember ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Sidang mediasi non litigasi perdana digelar, Jumat (14/12/2018).

Langkah itu, kata Faida, ditempuhnya untuk memperjuangkan suara warga Silo yang tidak menginginkan tambang Blok Silo dan ingin Lampira 4 Blok Silo di SK Menteri ESDM dicabut.

"Kemarin sidang pertama, dan Pemkab Jember sebagai pemohon mengajukan pencabutan lampiran 4 tersebut.

Warga Kecamatan Silo tegas menolak Tambang Emas Blok Silo Jember dan mengancam memblokade jalur Jawa-Bali. Ancaman disampaikan di depan Bupati Jember Faida, Senin (10/12/2018).
Warga Kecamatan Silo tegas menolak Tambang Emas Blok Silo Jember dan mengancam memblokade jalur Jawa-Bali. Ancaman disampaikan di depan Bupati Jember Faida, Senin (10/12/2018). (TRIBUNMADURA/SRI WAHYUNIK)

Sidang pertama mendengarkan data dan dokumen dari masing-masing pihak. Dan diketahui jika terbitnya Blok Silo itu atas rekomendasi Gubernur Jatim kepada Kementerian ESDM.

Pemkab Jember tidak pernah diajak berkoordinasi, apalagi memberikan rekomendasi dari kewenangan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) sekarang ada di Provinsi," lanjutnya.

Faida menambahkan berdasarkan dari sidang-sidang sengketa aturan sebelumnya, sidang mediasi non litigasi akan digelar hingga dua kali sampai keluarnya rekomendasi dari majelis hakim mediasi.

Faida menegaskan semua proses dan tahapan yang dilakukan oleh Pemkab Jember disosialisasikan kepada warga Silo. "Banyak media yang meliput, sidang juga dilakukan secara terbuka. Masyarakat akan mengetahuinya," tegas Faida.

Seperti diberitakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan SK WIUP di sejumlah daerah di Indonesia tahun 2018.

Salah satunya menyebut Blok Silo yang berada di Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai lokasi tambang bermineral emas. Luas lahannya mencapai 4.023 hektare.

Warga Silo tidak terima atas keluarnya izin tersebut. Warga pun protes. Dari hanya bersuara di media, berdialog, bertemu bupati, sampai dengan menggelar aksi besar pada awal pekan ini. Mereka menyuarakan penolakan tambang di Blok Silo.

Mereka memilih bertani, dan tidak membutuhkan tambang. Setelah mendapatkan aspirasi dalam bentuk demo besar, Bupati Jember Faida melakukan langkah mediasi non litigasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Adi Sasono
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved