Breaking News:

Berita Surabaya

Dinkes Jatim Bantah Lakukan Pembiaran Kasus Dugaan Pelanggaran Prosedur Operasi di Ketapang Sampang

Dinas Kesehatan Jawa Timur tidak memiliki wewenang beri hukuman pada oknum petugas Puskesmas di Ketapang, Sampang, Madura.

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI
Suasana audiensi di Lantai 2 Yasa Husada Dinas Kesehatan Jawa Timur, Jumat (4/1/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com,  Luhur Pambudi

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Dinas Kesehatan Jawa Timur tidak memiliki wewenang beri hukuman pada oknum petugas Puskesmas di Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura.

Wewenang Dinkes Jatim sebagai lembaga kesehatan pemerintah daerah Jawa Timur, sebatas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada lembaga setingkat di bawahnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Jatim, Dian Islami mengatakan, pihaknya akan menyerahkan pihak bersangkutan ke asosiasi profesinya masing-masing.

Disparbud Beri 5 Nominasi Penghargaan Desain Ikon Batik Pamekasan, Cinta & Kreatifitas Jadi Kunci

Menurut Dian Islami, Dinkes Jatim asosiasi profesi menjadi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus oknum petugas Puskesmas di Ketapang yang diduga melakukan operasi mata katarak ilegal dan menyalahi prosedural medis.

Bila yang bersangkutan adalah seorang petugas Puskesmas, maka Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berwenang melakukan pemeriksaan etika profesionalisme.

Namun, bila yang bersangkutan adalah seorang Dokter Spesialis Mata, maka Organisasi profesi dokter spesialis mata (Perdami) yang berwenang.

“Jadi bukan kami yang lakukan pemeriksaan atau penyidangan, kami akan serahkan itu pada profesinya masing-masing,” kata Dian Islami, Jumat (4/1/2018).

Remaja di Surabaya Jadi Korban Begal saat Malam Tahun Baru, Sempat Dihantam Bogem Mentah Pelaku

Artinya, keputusan untuk menjatuhi hukuman pidana atau perdata pada pihak bersangkutan, sepenuhnya wewenang asosiasi atau organisasi keprofesian yang bersangkutan.

Bila Dinkes Jatim dilibatkan dalam tangani kasus semacam ini, Dian Islami menerangkan, mungkin sebatas memberi sanksi adminsitrasi.

Sanksi adminsitrasi yang bisa diberikan Dinkes Jatim berupa peringatan atau pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

“Intinya, kalau dugaan pelangaran berkaitan dnegan etika profesi, kami akan bawa ke organisais profesinya,” katanya.

Mengaku dalam Keadaan Mabuk, 8 Begal Motor di Surabaya Rampas Harta Korban untuk Beli Miras

Lebih lanjut, Dian Islami menolak tuduhan bahwa Dinkes Jatim terkesan lakukan pembiaran kasus tersebut.

Menurut Dian Islami, Dinkes Jatim memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersendiri, dalam hal ini dibatasi oleh jenjang struktur lembaga yang ada.

"Dinkes Jatim memiliki andil untuk lakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian pada lembaga kesehatan di seluruh Jatim. Termasuk Dinkes Kab/kota yang awasi faskes atau puskesmas di wilayahnya," tandasnya.

Komplotan Begal Motor Diringkus Polrestabes Surabaya saat Beraksi pada Malam Pergantian Tahun Baru

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved