Rumah Politik Jatim

Bupati Sumenep Angkat Istri Jadi Komisaris dan Caleg PKB Jadi Direksi BUMD, Massa FKMS Warning DPRD

Bupati Sumenep Angkat Istri Jadi Komisaris dan Caleg PKB Jadi Direksi BUMD, Massa FKMS Geruduk DPRD.

Bupati Sumenep Angkat Istri Jadi Komisaris dan Caleg PKB Jadi Direksi BUMD, Massa FKMS Warning DPRD
TRIBUNMADURA/MOHAMMAD RIFAI
Massa Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) saat menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumenep, Senin (28/1/2019). 

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumenep, Senin, (28/1/2019).

Massa mahasiswa mendesak agar Dewan melakukan hak angketnya untuk mengoreksi keputusan Bupati Sumenep KH A Busyro Karim tekait pengangkatan Direksi PT Sumekar Line.

Diketahui, tanggal 14 Januari 2019 lalu, Bupati Sumenep melantik jajaran direksi PT Sumekar Line, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang transportasi laut. Yakni Moh Syafi'i (mantan ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa) sebagai Direktur utama dan Ahmad Zainal Arifin (Caleg PKB DPRD Jatim) sebagai Direktur pelaksana.

Ketua FKMS Sutrisno mengatakan, keputusan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 57 poin (L), bahwa pengurus partai dan calon anggota legislatif tidak boleh menjabat sebagai direktur BUMD.

"Ketika bupati menempatkan dan memberikan jabatan di jajaran direksi kepada orang yang tak profesional, tidak kompeten dalam mengurus PT Sumekar Line. Maka Busyro telah menukarnya dengan kepentingan politik yang serakah," tegasnya, saat berorasi di depan kantor DPRD.

Terjang Sumenep, Angin Kencang Luluh Lantakan Bangunan Madrasah & Pondok Pesantren di Pulau Sapeken

Galang Suara di Sumenep, Khofifah Yakin Jokowi-Makruf Amin Menang di Madura Diatas 20 Persen

Minim Penumpang, Wings Air Akhirnya Tak Lagi Terbang Setiap Hari ke Sumenep

Komplotan Perampok Emas 7 Kg di Sumenep Ditangkap Unit Jatanras Polda Jatim di Bangkalan

Selain itu, Bupati Sumenep juga dinilai Sutrisno melakukan nepotisme, dengan mengangkat Nur Fitriana (Istrinya sendiri) menjadi Komisaris BPRS. Hal itu membuktikan, Bupati hanya mengedepankan keluarganya sendiri daripada kepentingan rakyat.

"Apalagi saat ini Nur Fitriana adalah calon anggota legislatif DPRD Jatim. Hal ini jelas melanggar hukum pemerintah" tandasnya.

Setelah beberapa saat menggela unjukrasa, perwakilan FKMS akhirnya diterima oleh ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma.

Dihadapan massa, Ketua DPRD berjanji akan melayangkan surat resmi dan memanggil Bupati Sumenep KH A Busyro Karim.

"Ketua DPRD berjanji akan mengirimkan surat ke komisi dan memanggil Bupati Busyro Karim nanti,” ucap Abd Mahmud, salah satu perwakilan FKMS.

FKMS berjanji akan turun dan kembali menggelar demonstrasi dengan massa yang jauh lebih besar, jika dalam kurun waktu tiga hari ke depan Ketua DPRD Sumenep tidak berani memanggil Bupati KH A Busyro Karim karena latar belakangnya sama, yakni dari PKB.

Datangi Sumenep Ungkap Pengaturan Skor, Satgas Anti Mafia Bola Minta Keterangan Manager Madura FC

Batik Sapè Madhurâ Karya Desainer Pamekasan Raih Juara di Ajang Sumenep Batik Festival 2018

Rebutan Pakan Ternak, Dua Warga di Sumenep Saling Bacok dan Sama-sama Terluka Parah

Tersandera, Dana Desa Untuk 270 Desa di Kabupaten Sumenep Terancam Tak Terbayar

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dalikusuma saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya akan melayangkan surat untuk memanggil Bupati Sumenep KH A Busyro Karim.

"Saya kan hanya menampung aspirasi, ya nanti kan diberitahukan kepada komisi terkait. Dan saya akan menunjukkan kebenaran biar tegas," janji politisi PKB asal Kecamatan Talango ini. (Mohammad Rifai)

Penulis: Mohammad Rifai
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved