TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) dipastikan tetap akan memberikan dukungan di pemilihan presiden 2019. Namun, sebelum menentukan dukungan pihaknya akan mempertimbangkan beberapa hal.

"Saya nggak boleh ngomong (soal dukungan). Sekarang saya juga belum menentukan. Awal April nanti saya akan menentukan," kata Gus Sholah ketika ditemui di Surabaya, Rabu (20/2/2019).

Gus Sholah menegaskan bahwa seluruh masyarakat, termasuk NU diharapkan untuk ikut serta dalam pemungutan suara mendatang. Setiap suara yang diberikan akan menentukan arah bangsa lima tahun kedepan.

• Bupati Pamekasan Baddrut Tamam Akui Siap Mendukung dan Bersinergi Dukung Program Pemprov Jatim

• KPU Sumenep Temukan 500 Lembar Suara Pemilu DPRD Kabupaten Rusak dan Berlubang

• KPU Kabupaten Sampang Masih Belum Tentukan Simulasi Jelang Pemilu 2019, Ini Kendala yang Dialami

"Pemilu menentukan masa depan bangsa, baik presiden maupun anggota DPR. Pemilu juga menentukan berbagai keputusan, dan itu juga dimulai dari sistem politik di pemilu," lanjut Gus Sholah.

Menurut pria yang pernah menjadi Calon Wakil Presiden ini pada pemilu 2004 ini, masyarakat diharapkan aktif dalam pemilu tanpa menggunakan identitas agama untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

"Tidak boleh kalau kita mengangkat identitas agama dengan cara tidak baik," jelasnya.

• Pencuri Motor di Surabaya Ditangkap Polisi, Curi Motor Tetangganya untuk Foya-Foya dan Narkoba

• Hari Peduli Sampah Nasional, Polisi dan Ibu Bhayangkari di Lumajang Bersihkan Sampah Plastik

• Langgar Aturan, Bawaslu Kabupaten Pamekasan Tertibkan APK yang Terpasang di Angkutan Umum

Menurutnya, mengangkat identitas agama itu tidak baik, tapi berbeda jika agama digunakan untuk kepentingan bersama.

"Misalnya, mengutamakan kelompok atau partai tertentu. Berbeda halnya kalau agama dibuat kepentingan bersama, tidak masalah," imbuh adik kandung Presiden RI Ketiga, KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini.

Ia mencontohkan gerakan resolusi jihad yang diputuskan melalui fatwa para pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada 1945 silam. Yang mana, resolusi itu menjadi gerakan umat untuk berperang melawan penjajah.

"Ada beberapa politisasi agama yang baik. Misalnya, resolusi jihad. Itu kan politisasi agama. Kalau tidak ada resolusi jihad, tidak ada peristiwa 10 November 1945," sebut cucu KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU ini.