Berita Pendidikan

Guru Agama Islam Non PNS Datangi DPRD Pamekasan, Minta Honor Dinaikkan, Inilah Tuntutannya

Guru Agama Islam Non PNS Datangi DPRD Pamekasan, Minta Honor Dinaikkan, Inilah Tuntutan yang Disuarakan.

Guru Agama Islam Non PNS Datangi DPRD Pamekasan, Minta Honor Dinaikkan, Inilah Tuntutannya
TRIBUNMADURA/MUCHSIN RASJID
Sejumlah guru pendidikan agama Islam non PSN, saat berdialog dengan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur (membelakangi kamera), Senin (25/2/2019). 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sekitar 15 guru Pendidikan Agama Islam Non PNS alias PAIN PNS yang mengajar di SDN yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan, mendatangi kantor DPRD Pamekasan, Senin (25/2/2018) siang.

Mereka yang mengaku mewakili 257 guru PAIN PNS dibawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan, datang ke DPRD Pamekasan, didampingi Ketua PGRI Pamekasan, Sahid, diterima di ruang Komisi IV DPRD Pamekasan.

Usai pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam, Koordinatar Lapangan, Syamsul Arifin, kepada Tribunmadura.com mengatakan, sebanyak 257 guru PAIN PNS itu sejak tiga tahun lalu dikontrak Pemkab Pamekasan, mengajar di SD dengan honor Rp 600.000 per bulan.

Menurut Syamsul Arifin, sebelum dikontrak pemkab, mereka guru honorer di sejumlah sekolah dengan honor Rp 150.000 per bulan, yang dibayar pihak sekolah.

Tapi setelah dikontrak, dengan surat keputusan (SK) kontrak penandatangannya dilakukan kepala sekolah dan diketahui kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

“Dalam SK kontrak ini, kami diperpanjang setiap tahun. Dan sejak kami dikontrak, honor kami tetap sebesar Rp 600.000 per bulan. Mengingat kondisi seperti ini dan demi kebutuhan kami yang tidak memungkinkan cukup dengan honor sebesar itu, kami menghendaki agar honor kami dinaikkan,” ujarnya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, kami meminta bantuan DPRD Pamekasan agar nasib mereka terdapat perbaikan.

Mereka menghendaki agar kontrak kerja mereka disamakan seperti gurun tidak tetap (GTT) yang dikontrak dan dapat SK kontrak ditandatangani Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, seperti guru honorer Kategore (K2), bukan lagi ditandatangi kepala sekolah dan hanya diketahui kadisdik.

Alasan legalitas SK kontrak dari bupati ini, demi memperjuankan nasib seluruh guru PAIN se Pamekasan.

Sebab jika tetap seperti ini, mereka khawatir bila nanti terdapat gurun agama PNS yang ditempatkan di sekolah tempat mereka mengajar, mereka tetap dipakai dan tidak diputus kontrak begitu saja.

Apakah tetap mengajar di sekolah itu atau dipindah ke sekolah lain, sehingga mereka tetap mengabdi sebagai guru agama dan punya masa depan.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur, menampung semua aspirasi para guru PAIN PNS dan berjanji akan memanggil pemangku kebijakan, diantaranya kepala dinas pendidikan, Kepala Kantor Kemenag dan Bupati.

Setelah itu, para guru akan diundang dan dipertemukan dengan para pemangku kebijakan. Sehingga masalah ini cepat selesai, tidak berlarut-larut.

“Kami berterima kasih kepada Komisi IV DPRD Pamekasan yang telah menerima kami dengan baik dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi kami. Tentunya dengan respon positif dari dewan ini, kami senang dan berharap nanti, keinginan kami dan teman-teman bisa terwujud dengan nyata,” tegas Syamsul Arifin.

Penulis: Muchsin
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved