Banyak Dewan Aktif Nyalon Lagi, Anggaran Reses DPRD Kota Malang Melonjak Hingga Rp 8,8 Miliar

TRIBUNMADURA.COM, MALANG – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti melonjaknya anggaran reses DPRD Kota Malang. Pada 2019 ini, anggaran reses sebesar Rp 12,1 miliar.

Ada kenaikkan Rp 8,8 miliar dari anggaran tahun 2018 yang sebesar Rp 3,3 miliar. Sedangkan anggaran di tahun 2017 senilai Rp 4,3 miliar. MCW juga khawatir, anggaran yang melonjak itu disalahgunakan oleh dewan.

Badan Pekerja MCW Hanif Abdul, Kamis (28/2/2019) mempertanyakan efektivitas reses anggota DPRD Kota Malang. Pasalnya, dengan sisa masa jabatan yang ada, reses dimungkinkan hanya dilakukan dua kali saja.

Hanif menilai, momen tahun politik juga memiliki pengaruh tersendiri, dengan digelarnya pemilu serentak, yakni Pileg yang dilakukan bersamaan dengan Pilpres 2019.

Saat ini, banyak anggota DPRD Kota Malang hasil PAW yang kembali maju mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kota Malang.

"Ini menunjukkan adanya indikasi penggunaan anggaran untuk rangkaian kampanye. Soalnya mereka bersentuhan langsung dengan konstituen,” kata Hanif.

MCW mencatat, ada 60 persen anggota dewan aktif yang kembali menyalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Malang.

MCW pun mendesak agar dewan bisa menjelaskan transparansi penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Lookh Mahfudz menilai wajar jika ada pihak yang tendesiun mengaitkan dengan tahun politik. Ia mengatakan, reses adalah agenda yang resmi.

“Reses itu momentum DPR ketemu masyarakat secara umum. Sehingga di situ ada interaksi antara DPR dengan masyarakat umum. Aspirasi mereka di dengar. Terkait politik atau tidak, di tahun politik orang lumrah menerjemahkan itu tendensius. Tapi ini adalah program,” jelasnya.

Terkait naiknya anggaran reses, Mahfudz menilai hal itu wajar. Alasannya, karena beban yang diemban dewan saat ini terbilang berat dibanding dengan beban anggota dewan sebelumnya.

“Dulu reses di satu titik, sekarang tiga titik. Saya kira wajar nilainya naik. Dengan anggaran Rp 12 M tapi bisa meningkatkan kinerja. Mending begitu,” tegasnya.

Dipaparkan lebih jauh, hasil reses yang dilakukan anggota dewan nantinya akan diplenokan. Kemudian menjadi pokok pikiran (pokir) anggota dewan.  Setelah itu, aspirasi yang didapat akan diakomodir di RKPD.

Menurut Mahfudz, hal itu penting karena DPRD Kota Malang adalah bagian dari pemerintahan. Apalagi, kata Mahfudz Kota Malang sedang menggodok RPJMD sehingga perlu aspirasi dari masyarakat.

Kata Mahfudz, parameter komparasi angka pada anggaran memang bisa berbeda dan terlihat fantastis.