Partai Golkar Minta KPU Gandeng RT dan RW untuk Efisiensi Sosialisasi Pemilu 2019

Partai Golkar menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih harus meningkatkan sosisalisasi ke masyarakat terkait pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

TRIBUNMADURA.COM/BOBBY KOLOWAY
Ketua DPP Partai Golkar bidang keagamaan dan Ormas agama, Andi Budi Sulistijanto. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA- Partai Golkar menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih harus meningkatkan sosisalisasi ke masyarakat terkait pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

Hal ini mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tersebut.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar bidang keagamaan dan Ormas agama, Andi Budi Sulistijanto, masyarakat semakin tidak tahu dengan surat suara yang berjumlah lima lembar.

Mulan Jameela Temani Ahmad Dhani Jalani Sidang Ujaran Kebencian di PN Surabaya, Begini Penampilannya

Tepis Julukan Galacticos Bertabur Bintang, Madura United Minta Pemain Kerja Keras Lawan PSS Sleman

Jadi Simbol Kerukunan, Umat Islam dan Kristen di Lamongan Bantu Perayaan Hari Raya Nyepi Umat Hindu

Hal ini terungkap dari hasil blusukan yang dilakukan ke masyarakat bawah.

"Saya mendapatkan pantauan yang saya sinkronkan sebagai peneliti, bahwa masyarakat itu banyak yang belum tahu bahwa pileg dan pilpres berjalan serentak," ujar Andi Budi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (5/3/2019).

Oleh karena itu, Caleg Partai Golkar untuk DPR RI dari Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) ini berharap KPU segera melakukan sosialisasi yang masif. Utamanya, ke tingkat RT dan RW.

"Sosialisasi ini diperlukan untuk sukses pemilu 2019," tegasnya.

Menurutnya, selama ini, ketua RT dan RW belum banyak dilibatkan untuk penyuluhan. Padahal, sosialisasi ke tokoh masyarakat sangat perlu agar masyarakat paham tata cara mencoblos.

Hari ini Madura United Mulai Berjuang di Grup Neraka, Catat Jadwal Lengkap Piala Presiden 2019 ini

Jumlah Hakim Tak Sebanding Jumlah Perkara, PN Pamekasan Inginkan Adanya Penambahan Hakim

Cetak 2 Gol di Laga Perdana, Empat Bomber ini Mulai Bersaing Ketat Jadi Top Skor Piala Presiden 2019

Hal ini sekaligus untuk efisiensi waktu.

"Kalau masyarakat tidak tahu berujung pada lamanya pencoblosan dan berdampak molornya penghitungan surat suara," ungkap alumnus program doktoral Universitas Sahid Jakarta ini.

ini memandang, KPU perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan tata cara mencoblos yang benar dan cepat dengan lima surat suara.

Sebab, masyarakat juga belum tahu perbedaan jenis lima warna surat suara dari berbagai tingkatan.

"Mereka (KPU) cenderung kurang sosialisasi dari perangkat kampung dari RT/RW sampai kelurahan," jelasnya.

Menurutnya, KPU harus sesegera mungkin melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Memang KPU memiliki agenda sendiri, tapi dengan kondisi masyarakat yang masih belu tahu apa-apa, sosialisasi segara sangat urgen.

"Karena itu sosialisasi itu akan memberikan kesuksesan pemilu. Penghitungan yang sampai pagi itu berpotensi kecurangan akan terjadi. Selain kecurangan, sosialisasi kurang berpotensi pada banyaknya suara tidak sah" jelasnya.

Sekedar diketahui, pemilu 2019 ada lima surat suara. Kertas suara yang bercover kuning untuk DPR Ri, biru untuk DPRD Provinsi, hijau DPRD kabupaten/kota, merah untuk DPD, dan pilpres berwarna abu-abu. (Bobby Koloway)

Penulis: Bobby Koloway
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved