Isu Polemik Dwifungsi ABRI Muncul, TKD Jatim: Tidak Mungkin yang Sudah Direformasi Dihidupkan Lagi

Isu dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kembali menyeruak setelah aktivis hak asasi manusia (HAM), Robertus Robet ditangkap oleh

Isu Polemik Dwifungsi ABRI Muncul, TKD Jatim: Tidak Mungkin yang Sudah Direformasi Dihidupkan Lagi
TRIBUNMADURA.COM/MOHAMMAD ROMADONI
Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin di Jatim berkunjung ke Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Isu dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kembali menyeruak setelah aktivis hak asasi manusia (HAM), Robertus Robet ditangkap oleh pihak kepolisian, Rabu (6/3/2019).

Robertus Robet ditahan atas tuduhan merendahkan institusi TNI dalam aksi kamisan pekan lalu setelah berorasi menolak kembalinya dwifungsi ABRI dan menyanyikan lagu yang merendahkan ABRI yang sempat populer di kalangan mahasiswa di tahun 1998.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jatim, Machfud Arifin, mengatakan dwifungsi ABRI tidak mungkin kembali.

Bawaslu Tulungagung Temukan Dua Warga Negara Asing Masuk di DPT Pemilu 2019

Peringati Hari Perempuan Sedunia, PMII Jombang Desak Penuntasan Kasus Begal Payudara

Saling Jual Beli Serangan, Hingga Menit ke 75 Madura United Lawan Persija Skor Masih 2-2

"Jangan salah tafsir, maksudnya kan memang ada lembaga dan kementerian yang harus diisi oleh anggota TNI, salah satunya adalah Bakamla (Badan Keamanan Laut) RI," kata Machfud saat ditemui di Kantor TKD Jatim, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (8/3/2019).

Mantan Kapolda Jatim juga menjelaskan ada beberapa jabatan di institusi atau lembaga lain yang memang akan lebih tepat jika diisi oleh militer.

"Bakamla, yang tahu laut kan angkatan laut, terus Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tahu kan polisi," ucap Machfud.

Waspadai Fenomena MJO, Pulau Jawa dan Sekitarnya Akan Diguyur Curah Hujan yang Tinggi

Aleksandar Rakic Bawa Madura United Unggul Sementara 1-0 dari Persija Jakarta pada Babak Pertama

International Womens Day, Ketua TKD Jatim Sebut Keberpihakan Jokowi Pada Perempuan Sudah Terbukti

Machfud juga mengatakan beberapa jabatan tersebut bisa diisi oleh militer yang masih bertugas atau belum purna.

"Seperti Sekjen Kemhan, itu masih aktif juga, namanya diperbantukan. Tidak mungkin yang sudah direformasi dihidupkan kembali, semua itu ada aturannya dan tidak membabi buta," kata Machfud.

Polemik dwifungsi ABRI sendiri bermula saat Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang pernah mengemukakan pendapatnya untuk menempatkan perwira TNI  di posisi kementerian atau pemerintahan.

Hal itu disampaikan Luhut saat silaturahmi purnawirawan TNI dengan capres 01 Joko Widodo di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

"Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang 'Pak (Jokowi) ini bisa masuk', Saya jelaskan tidak sampai setengah jam, saya bilang itu akan ciptakan lapangan kerja bagi perwira TNI," kata Luhut. (Sofyan Arif Candra Sakti)

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved