Breaking News:

Banjir Terjang Jatim

Masih Fokus Penanganan Korban, Pemprov Jatim Akui Belum Berencana Tambah Anggaran Penanganan Bencana

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur belum berencana menambah pos penanganan bencana tahun ini. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak m

TRIBUNMADURA.COM/M SUDARSONO
Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, memberikan jawaban kepada wartawan saat akan meninggalkan gedung Bakorwil Bojonegoro, Selasa (19/2/2019). 

Bahkan, anggaran ini juga bisa disalurkan ke masing-masing pemerintah kabupaten/kota apabila pemerintah daerah tak memiliki anggaran cukup untuk penanggulangan bencana. "Bahkan, untuk pemerintah daerah pun bisa. Misalnya, pemerintah daerah tertentu kekurangan dana, bisa kita bantu dari provinsi, lewat dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Prosesnya cepat sekitar 1-2 hari saja," katanya.

Pada penjelasannya, besaran anggaran ini untuk tiap tahunnya cenderung sama. Sebab, anggaran ini dinilai sudah cukup dengan mempertimbangkan potensi bencana di Jatim. "Anggaran ini dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi, kita siapkan anggaran Rp100 miliar," kata Jumadi.

"Kami melibatkan BMKG untuk pembahasan ini. Tujuannya, untuk melihat potensi angin dan berbagai hal lainnya. Sehingga, kami bisa melihat potensi berlebih nggak dibandingkan tahun kemarin," katanya.

Namun, apabila pada pertengahan tahun terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrem, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menambah anggaran ini. "Kalau kurang di (APBD) murni, kami akan tambah di perubahan anggaran," jelasnya.

Selama ini, anggaran di tiap tahun masih sama. Sekalipun demikian, untuk penanganan bencana 2018, anggaran ini juga masih sisa. "Misalnya, untuk penanganan bencana banjir di Pacitan. Pada saat bencana, anggaran (tanggap darurat) masih sekitar Rp50 miliar. Akhirnya kami mengambil anggaran ini untuk renovasi rumah dan beberapa lain-lain di Pacitan," ungkapnya.

"Saat itu, anggaran di APBD daerah setempat kecil. Akhirnya (anggaran) dari pemrov masuk. Ada juga dari Kementerian Sosial yang saat itu Menteri-nya masih dijabat Ibu Gubernur (Khofifah)," katanya.

Pada 2018 silam, anggaran cadangan yang dimiliki oleh BPKAD tersebut masih sisa senilai Rp4 miliar.

Sementara untuk penganan bencana di Madiun beberapa saat lalu, pemrov belum mengambil anggaran dari anggaran cadangan ini. (Bobby Koloway)

Penulis: Bobby Koloway
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved