Breaking News:

Hukuman Bagi Kandidat Pemilu yang Kedapatan Lakukan Politik Uang, Ada Sanksi Penjara dan Denda Uang

Kandidat Pemilu yang kedapatan melakukan politik uang dapat dipidana maksimal 4 tahun hukuman penjara.

Tribunnews.com
Ilustrasi 

TRIBUNMADURA.COM - Ketua Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengungkapkan, ada sanksi tegas yang menanti kandidat Pemilu yang kedapatan melakulan politik uang atau money politics.

Puadi mengatakan, kandidat Pemilu yang kedapatan melakukan politik uang dapat dipidana maksimal 4 tahun hukuman penjara.

Tak hanya itu, kandidat Pemilu juga akan menerima sanksi denda sebesar Rp 48 juta.

Kapolda Jatim Pastikan Blitar Tidak Masuk Wilayah Rawan saat Pemilu 2019 di Jawa Timur

Menurut Puadi, larangan melakukan politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Peserta, tim kampanye, melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung," kata Puadi di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (16/4/2019).

"Itu ketentuan pidananya adalah 4 tahun dan denda Rp 48 juta," sambung dia.

Puadi menjelaskan, kandidat Pemilu yang nantinya terpilih sebagai anggota legislatif atau presiden dan wakil presiden juga bisa dicopot dari jabatannya bila terbukti melakukan politik uang.

KPU Pamekasan Kerja Lembur Kebut Distribusi Logistik Pemilu, Pastikan Pengiriman Selesai Dilakukan

Di samping itu, pencalonan seseorang juga bisa dibatalkan apabila terbukti melakukan politik uang saat masa pemilihan.

"Siapapun mereka apabila peserta pemilu caleg yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap tentunya ketentuan di UU 7 2017 di Pasal 285 ada proses pencoretan, di situ nanti yang mengeksekusi KPU," ujar Puadi.

Namun, proses tersebut tidak memakan waktu singkat, karena ada sejumlah proses untuk membuktikan adanya politik uang mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.

Senin (15/4/2019) kemarin, Bawaslu Jakarta Utara mengamankan seorang pria berinisial CL di posko pemenangan caleg DPRD DKI Jakarta, M Taufik, di kawasan Warakas, Jakarta Utara.

Perangkat Desa di Gresik Terbukti Punya Sabu, Diganjar Hukuman 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 800 Juta

Pria itu ditangkap dengan dugaan politik uang karena kedapatan membawa sejumlah amplop berisi uang tunai. Hingga Selasa sore, CL masih diperiksa oleh Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara di Mapolres Metro Jakarta Utara.

Taufik menjelaskan, CL merupakan koordinator saksi tingkat RW, di wilayah Warakas, Jakarta Utara.

Partai Gerindra dan Taufik sebagai caleg memang membekali para saksi dengan sejumlah uang yang disebut sebagai ongkos politik.

Pelanggaran Pemilu Money Politic Oknum Caleg di Ponorogo, Seorang Pemilih Diganjar Rp 70 Ribu

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Caleg Lakukan Politik Uang, Ini Hukumannya Berdasarkan UU

Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved