Pilpres 2019

BPP Jatim Prabowo-Sandi Klaim Ada Kecurangan dan Enggan Tandatangan Rekap Suara, KPU Sebut Tetap Sah

BPP Jatim Prabowo-Sandi Klaim Ada Kecurangan Enggan Tandatangani Rekap Suara, KPU Sebut Tetap Sah

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA/BOBBY KOLOWAY
Hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di TPS yang berada di dekat Posko Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jatim, Rabu (17/4/2019). Hasilnya, suara Jokowi menang telak atas Prabowo. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tak mempermasalahkan sikap Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pihaknya memastikan bahwa hasil rekapitulasi tetap sah tanpa adanya Tandatangan saksi.

"Jadi, BA (Berita Acara) rekapitulasi di tingkat kecamatan akan sah apabila ditandatangani oleh PPK," kata Komisioner KPU Jatim, Nurul Amalia kepada Surya.co.id (TribunMadura.com network) ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, tandatangan saksi hanya sebagai pelengkap saja.

"Sehingga, kalau nggak mau tandatangan, ya nggak apa-apa," terangnya.

Video Viral di Instagram (IG), Satpol PP Hukum Pelaku Mesum Gunakan Cara Unik, Curi Perhatian Warga

VIDEO - Habib Rizieq Sarankan People Power ke Prabowo, Akui Sempat Kecewa dengan Prabowo Subianto

Ahmad Dhani Beri Pesan untuk BPN Agar Rakyat Alam Semesta Mengawal, Sang Istri Lebih Memilih Bungkam

Namun, pihaknya akan memasukkan hal tersebut dalam BA-2 yang berisi catatan kejadian khusus.

"BA-2 berisi kronologis yang terjadi di TPS itu," katanya.

Menurutnya, rekap di tingkat selanjutnya (Kabupaten/Kota) tetap akan berjalan meskipun tak ada tandatangan saksi.

Bahkan, keberatan pada saat rekap kabupaten/kota juga berpotensi untuk tidak ditindaklanjuti.

"Sehingga, kalau di tingkat kecamatan sudah clear, maka untuk keberatan pada rekap di kabupaten/kota tidak bisa kami terima. Seharusnya, kalau ada permasalahan sudah selesai di tingkat kecamatan," katanya.

Nurul menjelaskan bahwa petugas PPK akan menindaklanjuti setiap temuan yang dinilai janggal. Mulai dengan melihat Plano hingga berujung pada perhitungan ulang.

"Semua dilakukan di situ," katanya.

"Menurut kami, seharusnya tidak ada masalah saat rekapitulasi di Kabupaten/Kota. Saat PPK saja, sudah ada rekomendasi dari Bawaslu. Nah, ketika PPK menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, masalah itu seharusnya sudah selesai," katanya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Empat Mobil Tabrakan Beruntun di Tol Waru Surabaya, Dipicu Pengemudi Kijang Innova, Semuanya Ringsek

Didukung Khofifah, Istri Kadishub Bojonegoro Bantah Sebar Video Mesum Suaminya Dengan Selingkuhan

Presiden Jokowi Undang Kepala Daerah Se-Jatim ke Istana Bogor, Bahas Banyak Hal Termasuk Pemilu 2019

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved