Pemilu 2019

180 Anggota KPU Dari 36 Kabupaten/Kota di Jatim Resmi Dilantik Spesial Ketua KPU RI Arief Budiman

180 Anggota KPU Dari 36 Kabupaten/Kota di Jatim Resmi Dilantik Spesial Oleh Ketua KPU RI Arief Budiman.

180 Anggota KPU Dari 36 Kabupaten/Kota di Jatim Resmi Dilantik Spesial Ketua KPU RI Arief Budiman
TRIBUNMADURA/SOFYAN ARIF CHANDRA SAKTI
Ketua KPU RI Arief Budiman saat melantik Anggota KPU dari 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kamis (13/6/2019) di Hotel JW Marriot, Surabaya. 

180 Anggota KPU Dari 36 Kabupaten/Kota di Jatim Resmi Dilantik Spesial Ketua KPU RI Arief Budiman

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ketua KPU RI Arief Budiman melantik sebanyak 180 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 36 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2019-2024, di Hotel JW Marriott, Jalan Embong Malang, Surabaya, Kamis (13/6/2019)

Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan KPU RI Nomor 1089-1124/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/ 2019 tanggal 11 Juni 2019.

Dalam sambutannya, Arief Budiman mengatakan, pelantikan anggota KPU ini adalah salah satu pelantikan yang spesial karena dilantik di sela-sela tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau anggota KPU ini tidak sesuai dengan kriteria yang kita buat, maka itu akan terlalu beresiko," ucapnya.

Mantan Ketua KPU Jatim ini juga menegaskan kepada para anggota KPU, bahwa kultur kerja yang dibangun oleh KPU bersifat transparan.

"Semua tahapan Pemilu bisa diakses siapapun dan dimanapun, baik dari KPU kabupaten kota, dari KPU pusat maupun dari luar negeri," tandasnya.

Anggota KPU, kata Arief Budiman, juga harus menjaga profesionalitas dengan memahami betul Pemilu serta tahapan-tahapannya.

Sehingga ketika ada masalah di tengah pelaksanaan, anggota KPU bisa menyelesaikannya.

Poin terakhir, yang menurut Arief Budiman tidak kalah penting adalah anggota KPU harus bekerja dengan menjaga integritas.

"Benar ya benar, salah ya salah. KPU sekarang akan memudahkan orang yang tidak punya integritas untuk diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu," ucapnya.

Pemberhentian tersebut, lanjut Arief Budiman, tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau menunggu tindakan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"KPU akan bertindak langsung untuk mempercepat prosesnya. Apalagi Jawa Timur itu menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Ini  akan sangat menentukan bagaimana potret pelaksanaan Pemilu di Indonesia," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved