Pendaftaran PPDB SMA/SMK untuk Warga Tak Mampu di Jawa Timur Kemungkinan akan Diperpanjang

Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri untuk jalur warga tidak mampu kemungkinan diperpanjang.

Pendaftaran PPDB SMA/SMK untuk Warga Tak Mampu di Jawa Timur Kemungkinan akan Diperpanjang
KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP
Ilustrasi siswa mengikuti ujian nasional SMA/SMK sederajat. 

Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri untuk jalur warga tidak mampu kemungkinan diperpanjang

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim membuka peluang perpanjangan pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri untuk jalur warga tidak mampu.

Perpanjangan pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri kemungkinan dilakukan jika kuota 20 persen kursi untuk warga tak mampu di setiap sekolah belum tercukupi setelah proses validasi dilakukan.

Sebagaimana diketahui, wali murid di sejumlah daerah protes dan mengajukan perpanjangan pendaftaran PPDB untuk warga tak mampu.

Tak hanya SPP Gratis, Pemprov Jatim Juga Berikan Seragam Gratis Siswa Baru SMA/SMK di Jawa Timur

Protes tersebut dilakukan menyusul pendaftaran siswa tidak mampu ditutup tanggal 13 Juni 2019.

Padahal, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa baru memberikan kebijakan membolehkan warga tak mampu yang tak memiliki KIP untuk mendaftar PPDB dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Sampai semalam, pukul 02.00 WIB, saya cek ke ITS, yang sudah tervalidasi untuk kuota warga tidak mampu sudah 70 persen. Tapi kita tunggu finalnya," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono, saat ditemui di Islamic Center, Jumat (14/6/2019).

"Kalau setelah itu masih ada kuota yang belum terpenuhi untuk kuota warga tak mampu, maka sekolah bisa membuka pendaftaran lagi sampai tanggal 20 Juni 2019," lanjutnya.

SPP Gratis Siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta di Sampang, Mulai Diberlakukan Tahun Ajaran 2019/2020

Sementara itu, pengumuman untuk jalur offline termasuk warga tidak mampu bakal dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mendatang.

Baru setelah tanggal tersebut masih ada kuota yang lowong, maka dipersilahkan untuk membuka pendaftaran bagi warga tak mampu.

Hudiyono memastikan, wali murid masih berkesempatan untuk mengurus SKTM pendaftaran PPDB.

"Makanya, seharusnya mengurus SKTM tidak hanya dilakukan saat pengajuan pendaftaran PPDB saja. Seharusnya ya sudah diurus jauh-jauh hari," ucap dia.

"Dan bagi pejabat desa dan lurah yang menerbitkan juga harus hati-hati, karena kalau salah kasihan juga siswanya juga bisa terdiskualifikasi," tambahnya.

Maksimalkan Layanan Publik, Baddrut Tamam Minta MPP Pamekasan Segera Tambah Fasilitas & Jam Operasi

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved