Pilpres 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Tuding Polri & BIN Tak Netral saat Pilpres 2019, Beber Bukti Keterlibatannya

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut jika Polri dan BIN tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Tuding Polri & BIN Tak Netral saat Pilpres 2019, Beber Bukti Keterlibatannya
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Suasana sidang perdana gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2019 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/06/2019). 

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut jika Polri dan BIN tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019

TRIBUNMADURA.COM - Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menyebut, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan praktik kecurangan saat pelaksanaan Pemilu 2019.

Denny Indrayana menilai, Polri dan BIN tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Menurut Denny Indrayana, hal itu menjadi satu dari sejumlah bentuk kecurangan saat Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Tuding Jokowi-Maruf Lakukan Kecurangan Pilpres 2019, Tim Hukum 02 Minta MK Menangkan Prabowo-Sandi

"Di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini adalah Polri dan Intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara," ujar Denny Indrayana dalam sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Denny Indrayana mengakui bukan hal yang mudah untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Polri dan BIN.

Ia mengatakan, mayoritas pihak tertentu tidak bersedia berbagi bukti atau menjadi saksi karena berbagai alasan, khususnya terkait keamanan.

"Oleh karena itu, pada kesempatan awal ini, pemohon hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas," jelas Denny Indrayana.

Tim hukum Prabowo-Sandi Sebut Ajakan Jokowi Nyoblos Pakai Baju Putih Merupakan Pelanggaran Serius

"Untuk selanjutnya, Pemohon akan memberikan kelengkapan pembuktian pada tahap sidang selanjutnya," tambahnya.

Dalam permohonan sengketa, Tim Hukum Prabowo-Sandi menyertakan setidaknya 10 tautan berita media massa online.

Halaman
12
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved