Pemilu 2019

Pembukaan Kotak Suara Tak Undang Perwakilan Peserta Pemilu, DPC Gerindra Keluarkan Surat Somasi

DPC Partai Gerindra Pamekasan melayangkan surat somasi kepada Ketua KPU Pamekasan.

Pembukaan Kotak Suara Tak Undang Perwakilan Peserta Pemilu, DPC Gerindra Keluarkan Surat Somasi
Wikipedia.org
Lambang Partai Gerindra 

DPC Partai Gerindra Pamekasan melayangkan surat somasi kepada Ketua KPU Pamekasan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Pamekasan memberikan surat somasi kepada Ketua KPU Pamekasan.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Proppo dan PKK Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Bendahara DPC Partai Gerindra Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan, surat somasi tersebut diberikan karena pihaknya merasa keberatan dengan tindakan KPU Pamekasan.

Molor 2 Jam, Rapat Paripurna DPRD Sumenep hanya Dihadiri 32 Anggota, 11 Lainnya Tanpa Keterangan

Menurut Khairul Kalam, KPU Pamekasan melakukan pembukaan kotak suara untuk penyesuaian perolehan suara caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Sabtu (22/6/2019).

"Kami dari DPC Partai Gerindra merasa keberatan," ujar Khairul Kalam, Senin (24/6/2019).

"Karena pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh partai politik peserta pemilu. Hal tersebut kami rasa telah merugikan partai politik," sambung dia.

Khairul Kalam mengatakan, penyesuaian formulir DA1 DPR RI dengan formulir DA1 Plano akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai lain di luar Partai Nasdem.

Pilkada Surabaya 2020, PKB Tegaskan Belum Ada Pembicaraan Resmi dengan Eksternal Partai Soal Calon

"Seharusnya dari perwakilan partai lain juga diundang. Karena partai politik peserta Pemilu di luar partai Nasdem juga mempunyai DA1 yang juga harus disesuaikan dengan DA1 Partai Nasdem," ucap dia.

Khairul Kalam menyebut, apabila DA1 yang dimiliki Partai Nasdem tidak sesuai dengan DA1 yang miliki Parpol lain, maka akan menimbulkan persoalan baru terhadap KPU.

"Atas persoalan tersebut maka kami dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Pamekasan meminta kepada KPU Kabupaten Pamekasan, untuk mengundang partai politik, peserta pemilu, dan memberitahukan hasil perbaikan sesuai dengan DA1 Plano yang ada di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan," ujar Khairul Kalam.

Khairul Kalam juga mengecam, KPU Pamekasan tidak boleh menerbitkan DA1 dan DB1 hasil perbaikan tanpa ditandatangani oleh saksi partai politik peserta Pemilu.

Jumlah Personel BPBD Sampang Dinilai Belum Ideal, Tak Ada Anggota yang Berjaga di Tiap Kecamatan

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved