Berita Pamekasan

Lurah di Pamekasan Selain Didemo Soal Penyelewengan, Juga Diduga Melakukan Pungli Kepada Warganya

Hal tersebut berdasar pada pengelolaan tanah percaton yang disewakan oleh pihaknya tidak sesuai peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018.

Lurah di Pamekasan Selain Didemo Soal Penyelewengan, Juga Diduga Melakukan Pungli Kepada Warganya
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Suasana saat sejumlah massa demo Kantor desa Kolpajung Pamekasan, Senin (1/7/2019). 

Lurah di Pamekasan Selain Didemo Soal Penyelewengan, Juga Diduga Melakukan Pungli Kepada Warganya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Selain didemo soal penyelewengan telah melakukan penjualan tanah percaton kepada warganya sendiri, Lurah Kolpajung Pamekasan Madura, Abd Asis diduga telah melakukan Pungli (Pungutan Liar) terhadap sejumlah masyarakat.

Hal tersebut berdasar pada pengelolaan tanah percaton yang disewakan oleh pihaknya tidak sesuai peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018.

Korlap Aksi, Jumai mengatakan, bahwa kedatangan pihaknya melakukan aksi ke Kantor Kelurahan Kolpajung ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi rakyat Kolpajung.

Kekasih Lucinta Luna Posting Foto di Instagram (IG), Abash Sebut ada yang Gerak-Gerak di Perut

Terbentur Izin Keamanan Polisi, Kick Off Laga Persebaya Surabaya Vs Persela Lamongan Berubah

Leg 2 Semifinal Piala Indonesia, Madura United Tanpa Asep Berlian saat Menjamu PSM Makassar

"Seharusnya mengelola tanah percaton itu untuk kebermanfaatan pembangunan bukan malah disewakan untuk memeperkaya diri," ujar Jumai ketika audiensi di Kantor Kelurahan Kolpajung Pamekasan, Senin (1/7/2019).

Menurut Jumai, pihaknya menerima laporan dari sejumlaj warga terkait sewa monyet tanah percaton tersebut.

Ia mengatakan, di setiap warga yang menyewa dimintai sejumlah uang dengan nominal yang berbeda, ada yang Rp. 500.000 ribu, ada yang Rp. 700.000 bahkan ada yang sampai Rp. 1 juta rupiah.

"Saat kami menelusuri dari keluharan Kolpajung hanya menyetor ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp. 4 juta. Sisa uangnya itu kemana?," tanya Jumai.

Jumai juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018, dalam perda tersebut dijelaskan bahwa sewa menyewa tanah harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah (Sekda) atau Bupati.

"Lurah Kolpajung harus dilaporkan. Dia harus mempertanggungjawabkan pemerintahannya secara hukum," tegas Jumai.

Sementara, Lurah Kolpajung Pamekasan, Abd Asis mengaku, pihaknya sudah melakukan konsep sewa menyewa tanah percaton itu sesuai dengan aturan yang ada.

"Terkait sewa menyewa tanah percaton itu, kami sudah melakukan sesuai prosedur. Ini berkasnya ada buktinya," kata Abd Asis sembari membeberkan data.

Namun dari sejumlah massa yang mewakili untuk audiensi tidak puas dengan data yang disampaikan olehnya.

Gerah Berurusan dengan Kepolisian, Vanessa Angel akan Cabut Laporan Soal Sosok Penyewa Dirinya

Paul Pogba Gerah di Manchester United, Datangi Pelatih Bahas Hijrahnya, Real Madrid Kandidat Kuat

Pacitan KLB Hepatitis A, Bupati Ponorogo Imbau Warganya Tak Pergi ke Pacitan untuk Sementara Waktu

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved