Berita Pamekasan

Nasdem Tetap Lanjutkan Dugaan Tindak Pidana Kecurangan Pemilu yang Dilakukan PPK di Pamekasan

klarifikasi terkait laporan adanya dugaan pelanggaran kecurangan Pemilu 2019 yang dilakukan oleh ketua PPK Kecamatan Proppo dan PPK Kecamatan Larangan

Nasdem Tetap Lanjutkan Dugaan Tindak Pidana Kecurangan Pemilu yang Dilakukan PPK di Pamekasan
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Nasdem Tetap Proses Dugaan Tindak Pidana Kecurangan Pemilu yang Dilakukan PPK di Pamekasan 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Provinsi (DPP) Partai Nasdem Jawa Timur memenuhi panggilan Bawaslu Pamekasan perihal klarifikasi terkait laporan adanya dugaan pelanggaran kecurangan Pemilu 2019 yang dilakukan oleh ketua PPK Kecamatan Proppo dan PPK Kecamatan Larangan.

Wakil Sekjend DPP Partai Nasdem Jawa Timur, Deddy Ramanta mengatakan pihaknya datang ke Pamekasan untuk memenuhi panggilan dari Bawaslu Pamekasan terkait laporan yang ia layangkan ke Bawaslu RI.

Kemudian oleh Bawaslu RI dilimpahkan ke Bawaslu Pamekasan.

"Yang kita laporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi dalam proses pemilihan dan proses rekapitulasi di pemilu 2019 ini. Khususnya yang terjadi di Pamekasan," kata Deddy Ramanta kepada TribunMadura.com, Rabu (3/7/2019).

Suami Jual Istri Pajang Foto Bugil Istri di Twitter, Empat Pria Berminat, Operasi Caesar Jadi Sebab

Foto Jokowi dan Seorang Hakim Diedit di Dunia Maya Hebohkan Warga Blitar, Polisi Buru Pelaku

Hendak Nguji Skripsi Mahasiswa, Dosen yang Pengusaha dan Istrinya Tewas Seketika Ditabrak Kereta Api

Deddy Ramanta mengungkapkan, dugaan kecurangan pemilu itu pihaknya temukan setelah ia membaca putusan Bawaslu Nomor 2 kemarin.

"Jadi kita menemukan adanya tiga Formulir DA1 rangkap tiga yang terjadi di Kecamatan Larangan dan di Kecamatan Proppo," ucap Deddy Ramanta.

Adanya tiga rangkap DA 1 itu, kata Deddy Ramanta menjadi satu hal yang membingungkan dan terjadi adanya ketidakcocokan data.

Sehingga hal tersebut berpengaruh pada perolehan suara dari salah satu caleg DPR RI dari Partai Nasdem.

Sehingga dalam dokumen yang ditulis oleh Bawaslu Pamekasan dalam keputusannya, bahwa kedua PPK di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan mengakui telah menerbitkan dokumen DA1 dalam bentuk rangkap tiga dengan sengaja.

"Meskipun alasannya yang dicatat di dalam dokumen persidangan Bawaslu itu karena ada faktor-faktor ancaman dan tekanan atau semacamnya, tapi pada prinsipnya sudah ada tiga dokumen pemilu yang diterbitkan sebanyak tiga kali dan itu merupakan pelanggaran," tegas Deddy Ramanta.

Kendati demikian, menurut Deddy Ramanta, dalam konsepsi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 di Pasal 551 disebutkan, barang siapa penyelenggara pemilu di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI kemudian dengan sengaja mengubah dokumen terkait hasil penghitungan suara akan dipenjara serta diancam dengan tindakan pidana hukuman dua tahun dan denda Rp. 24 juta.

"Kenapa kita perlu melaporkan dugaan itu? Karena kita butuh proses pemilu yang baik. Asas Pemilu jujur, adil, transparan dan terbuka, kemudian juga melibatkan partisipasi masyarakat menjadi cita-cita bersama," beber Deddy Ramanta.

Deddy Ramanta mengaku, dugaan kecurangan pemilu itu perlu pihaknya proses secara tuntas dan keputusannya seperti apa, pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada Gakkumdu.

"Jadi kita hadir kesini ingin menegakkan pemilu yang adil, jujur, transparan dan berkeadilan," tandasnya.

Tak Ingin Begal Motor Makin Berani dan Merajalela, PEMUDA BANGKALAN: Kita Harus Lawan Begal

Lagi Bermalam di Hotel di Jember, Pria Warga Sidoarjo ini Meregang Nyawa di Kamar Mandi

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved