TERUNGKAP, Inilah Pemicu Terbaru PAC PDIP Surabaya Protes Keras DPP Pimpinan Megawati Soal Ketua DPC

TERUNGKAP, Inilah Pemicu Terbaru PAC PDIP Surabaya Protes Keras DPP Pimpinan Megawati  Soekarnoputri Soal Ketua DPC Surabaya

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Surabaya menuntut DPP PDIP untuk menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya.

Tuntutan tersebut disuarakan berdasarkan hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 27 Juni 2019 di Gedung Wanita Surabaya, dimana seluruh PAC di Surabaya mengusulkan Whisnu Sakti Buana untuk menjadi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Namun tuntutan tersebut nyatanya tidak dibarengi dengan pengetahuan terkait Peraturan PDIP 28/2019, yang mengatur mekanisme penjaringan Ketua DPC, dimana salah satu isinya adalah kewenangan pengambilan keputusan mutlak berada di tangan DPP PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Sosialisasi (Peraturan PDIP 28/2019) belum pernah ada,” kata Hariaji, Ketua PAC PDIP Krembangan, Rabu (10/7/2019).

Padahal, menurut hasil Rapat Kerja Nasional PDIP dan Rapat Kerja Daerah PDIP Jatim, DPC PDIP di level kabupaten/kota harusnya menggelar sosialisasi mekanisme pemilihan Ketua DPC, dengan menerangkan gamblang Peraturan PDIP Nomor 28/2019.

• Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan Disegel, Teno Ketua Baru Blak-blakan: Saya Tak Daftar, Mengapa Dipilih

• Konfercab PDIP Bojonegoro Kisruh, Wakil Bupati Sebut Pihak ini yang Menunggangi, Terkait Minyak Gas

• Adi Sutarwijono Ditunjuk Jadi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Gantikan Posisi Wisnu Sakti Buana

Bahkan ada pula PAC yang tidak menggelar rapat sebagai persiapan Rakercab, seperti Kecamatan Bulak.

“Saudara Riswanto selaku Ketua PAC tidak pernah menggelar rapat internal, tetapi tahu-tahu sudah keluar nama calon,” kata Yosef Aji Haryadi, Wakil Ketua PAC Bulak.

Karena tidak memahami Peraturan PDIP 28/2019, ketika DPP PDIP mengumumkan Ketua DPC Kota Surabaya Adi Sutarwijono, dan bukan Whisnu Sakti Buana, para PAC bereaksi keras.

Padahal dalam Peraturan PDIP itu sudah diatur kewenangan masing-masing tingkat.

Level PAC di kecamatan, DPC di kabupaten/kota, DPD di tingkat provinsi, dan DPP di level pusat, semua punya kewenangan mengusulkan.

Sedangkan kewenangan untuk memutuskan menjadi domain DPP PDIP.

Bahkan di pasal 44 ayat 1 Peraturan PDIP 28/2019, disebutkan DPP PDIP berwenang untuk menunjuk Ketua DPC, di luar nama-nama yang diusulkan dari bawah.

• Protes Keras Megawati, Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan Disegel, Luluk: Kenapa Aturan Harus Ditabrak

• Rekom DPP PDIP Tak Sesuai Usulan Rakercab, PAC DPC PDIP Se Surabaya Memprotes Rekomendasi

• Bidik Kemenangan & Demi Harga Diri, PDIP Belum Tentu Usung Kader Sendiri di Pilkada Surabaya

• Sehari Usai Ditunjuk Ketua, PDIP Makin Mantap Usung M Nur Arifin (Mas Ipin) Maju Pilkada Trenggalek