DPRD Tuban 3 Hari Rapat Paripurna di Hotel Bintang 5, FITRA Sorot Tajam & Beri Warning Pesan Jokowi

DPRD Tuban Tiga Hari Gelar Paripurna di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta, FITRA Sorot Tajam dan Beri Warning Pesan Jokowi

TRIBUNMADURA.COM, TUBAN - Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Tuban di hotel bintang lima, yakni Hotel Melia Purosani Yogyakarta selama tiga hari, 11-13 Juli 2019, mendapat sorotan tajam dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim.

Fitra Jatim menayakan urgensi alasan DPRD Tuban menggelar rapat paripurna di hotel bintang lima di Yogyakarta tersebut.

"Urgensi atau poinnya apa, kok sampai melakukan paripurna di hotel berbintang (lima) di Yogyakarta," tegas Kordinator Fitra Jatim, Dakelan, Selasa (16/7/2019).

Menurut Dakelan, apa yang dilalukan anggota DPRD Tuban tersebut menunjukkan bahwa, pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Tuban masih jauh dari prinsip efisien.

Memang secara administrasi tidak ada aturan yang dilanggar.

Tapi presiden Jokowi sendiri mengingatkan, bahwa penggunaan anggaran harus seefesien mungkin.

• Enam Tokoh Berebut Tiket PKB Maju Pilkada Tuban 2020, Wabup Dua Periode Vs Adik Bupati Vs Ketua DPRD

• Pembunuh Sadis Pasutri Pengusaha di Tuban Tertangkap, 9 Buku Tabungan & Barang Berharga ini Dijarah

• 19 Kabupaten/Kota di Jatim Gelar Pilkada Serentak, PKB Usung Misi Sapu Bersih Menang di 9 Daerah ini

Dengan kata lain, mengurangi belanja dari anggaran publik yang kurang bermanfaat secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kalau seperti ini sama halnya pengelolaan anggaran publik masih jauh dari prinsip efisien, kan terlihat dari paripurna yang dilaksanakan di hotel Melia Purosani Yogyakarta," tandas Dakelan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi menyatakan, banyak yang tidak memahami jika paripurna yang dilaksanakan di Yogyakarta merupakan satu kesatuan dengan kunjungan kerja (kunker).

Jadi bukan ke sana secara khusus untuk menggelar rapat paripurna. Tapi kunker dan disisipi dengan agenda paripurna penandatanganan dan persetujuan bersama Bupati dengan pimpinan DPRD tentang rancangan KUPA PPAS PAPBD TA 2019.

"Tidak ada anggaran untuk paripurna di hotel dan lain-lain, yang ada anggaran kunjungan kerja. Sudah itu saja," kata Miyadi, ditemui sesuai rapat paripurna di DPRD Tuban, Selasa (16/7/2019).

Dari hasil pencarian di traveloka, harga kamar hotel Melia Purosani Yogyakarta mulai dari 1.476.300 per malam tipe deluxe room, untuk dua orang tamu.

Masih terdapat harga di atasnya menyesuaikan tipe kamar.

Sedangkan paling mahal untuk tipe suit the level per kamar dipatok harga Rp 3.857.000, berlaku untuk dua orang tamu. 

• Dipicu Unggahan di Facebook, Sekelompok Peminum di Tuban Menyeroyok Dua Orang Asal Lamongan

• Hasil Pilkades Serentak di Tuban, Dua Calon ini Dapat Suara Sama, Tapi Calon Ini yang Dimenangkan

• Hotman Paris Ungkap Dapat Honor Rp 50 M dari Klien, Sebut Kasus ini Jadi Ladang Bisnis Pengacara

Kosong Melompong

Berbeda dengan ketika rapat paripurna di hotel bintang lima, yakni Hotel Melia Purosani Yogyakarta, kursi anggota DPRD Tuban, Selasa (16/7/2019) tak terisi penuh saat berlangsungnya rapat paripurna Nota Penjelasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Puluhan kursi tampak kosong tanpa penghuni, sebagaimana mestinya harus diisi oleh wakil rakyat terpilih.

Dari daftar absensi yang diterima di Sekretariat DPRD, ada sebanyak 28 anggota dewan yang hadir dari jumlah total 50 kursi. 22 orang Anggota DPRD Tuban sisanya tidak hadir.

"Memang banyak tidak hadir seperti sekarang yang terlihat," ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi usai paripurna.

Belum jelas apa penyebab para anggota dewan memilih bolos saat paripurna, terlebih menjelang sisa waktu masa periode yang akan berakhir Agustus 2019 nanti.

Atas dasar efisien waktu itulah, dikatakan pria yang juga sebagai Sekretaris DPC PKB Tuban itu melakukan paripurna di Hotel Melia Purosani Yogyakarta selama tiga hari, mulai Kamis-Sabtu (11-13/7/2019), bersamaan dengan kunjungan kerja (kunker).

"Kami Paripurna kemarin pas kunker, jadi tidak ada anggaran khusus untuk Paripurna. Makanya pas kunker kita laksanakan paripurna sekalian, yang kita khawatirkan ya banyak yang tidak hadir," tegasnya.

• Kisah Kopassus Turunkan 3 Pendekar Sakti Asal Banten Untuk Tangkal Ilmu Gaib Musuh & Menangkan Misi

• Hakim Harus Batalkan Vonis 1 Tahun Penjara Ahmad Dhani, Kuasa Hukum Sebut Pendapat Ahli Diamputasi

• Gara-gara Pulsa dan Token Listrik, Uang Rp 375 Juta Milik PNS di Tulungagung ini Habis Terkuras

Dikecam Mahasiswa

Sebelumnya, sejumlah aktivis PC PMII Tuban berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Tuban, Selasa (16/7/2019).

Mereka geram atas ulah anggota DPRD yang melakukan paripurna penandatanganan dan persetujuan bersama, antara Bupati dengan pimpinan DPRD tentang rancangan KUPA dan PPAS PAPBD TA 2019, di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, selama tiga hari, mulai Kamis-Sabtu (11-13/7/2019).

Meski paripurna berakhir dan wakil rakyat sudah kembali di Tuban, namun aktivis berseragam biru itu menanyakan relevansi paripurna dilakukan di luar provinsi.

Padahal menurut mahasiswa, gedung DPRD Tuban masih sangat layak untuk dilakukan paripurna sebagaimana yang sudah berlangsung.

"Maksdunya apa paripurna dilakukan di Hotel berbintang di Jogja, memang gedung dewan sudah tidak berfungsi," tegas Ketua PC PMII Tuban, Mustafatul Adib saat orasi.

Menurutnya, gedung DPRD sudah sangat layak, tapi mengapa anggota dewan memilih melakukan paripurna di hotel.

Apa para wakil rakyat tidak mengerti kondisi masyarakat di Tuban yang masih ada di garis kemiskinan tingkat Jawa Timur.

Meski tidak mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dalam paripurna tersebut, namun mereka meyakini jumlah uang rakyat yang digunakan untuk membayar tidaklah sedikit.

"Sekarang anggota DPRD jumlahnya 50 orang, tinggal dikalikan biaya kamar hotel, belum uang saku dan uang dinas. Secara angka tidak ada datanya kami, tapi yang jelas kami yakin sangat banyak," jelasnya.

Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga DPRD Tuban, Sri Hidajati tidak banyak memberikan penjelasan saat menemui para mahasiswa yang berunjuk rasa.

Dia hanya menyampaikan jika pimpinan maupun anggota DPRD tidak ada yang di kantor karena ada dinas di luar. Nantinya aspirasi para mahasiswa akan disampaikan ke pimpinan.

"Saya tidak bisa memberi banyak penjelasan atas paripurna DPRD di Yogyakarta, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan bagaimana hasilnya," ucap Cicik sapaan akrab Kabag Humas DPRD.