Berita Surabaya

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Dicopot dari Jabatannya, DKPP RI Ungkap Pertimbangannya Pemberhentian

Ketua Bawaslu Kota Surabaya resmi diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Dicopot dari Jabatannya, DKPP RI Ungkap Pertimbangannya Pemberhentian
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
ilustrasi 

Ketua Bawaslu Kota Surabaya resmi diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI memberhentikan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo.

Hadi Margo Sambodo diberhentikan dari jabatannya, karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Putusan ini disampaikan berdasarkan hasil sidang putusan Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan di Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2019.

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tak Selfie Bareng Unta saat di Tanah Suci, Begini Alasan Pemerintah

Sidang DKPP tersebut memutuskan, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hadi Margo Sambodo, selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kota Surabaya, sejak dibacakan putusan.

"Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Kepada Teradu I Hadi Margo Sambodo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak dibacakannya putusan ini;" ucap petikan DKPP dikutip Surya.co.id (Grup TribunMadura.com) dari salinan putusan DKPP RI, Kamis (18/7/2019).

Selain itu, DKPP RI juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu IV anggota Bawaslu Kota Surabaya, Muhamamad Agil Akbar.

Lalu, sanksi peringatan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Surabaya.

DKPP RI juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu I (Hadi Margo) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Viral Video Mesum Pelajar SD Sepulang Sekolah, Dilakukan saat Orang Tua Tidak Ada di Rumah

DKPP memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu II (Yaqub Baliyya), Teradu III (Usman), Teradu IV (Aqil Akbar) dan Teradu V (Hidayat) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Halaman
1234
Penulis: Bobby Koloway
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved