Berita Sumenep

SK Mutasi CPNS di Sumenep Dianggap Langkahi Gubernur, DPKS akan Laporan ke Dewan Pendidikan Jatim

Sehingga pantas Masyarakat itu, kata Suhaidi, mengadukan SK mutasi guru CPNS yang dikeluarkan Kacandin Provinsi Jatim Wilayah Sumenep

SK Mutasi CPNS di Sumenep Dianggap Langkahi Gubernur, DPKS akan Laporan ke Dewan Pendidikan Jatim
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi saat menerima pengaduan Masyarakat terkait SK mutasi guru CPNS, SK tersebut dikeluarkan oleh Kacabdin Provinsi Jatim Wilayah Sumenep. Selasa (23/7/2019). 

SK Mutasi CPNS di Sumenep Dianggap Langkahi Gubernur, DPKS akan Laporan ke Dewan Pendidikan Jatim

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Mohammad Suhaidi menyampaikan, berdasarkan pengaduan Masyarakat terkait Surat Keputusan (SK) mutasi guru CPNS yang dikeluarkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jawa Timur (Jatim) Wilayah Sumenep, Sugiono Eksantoso dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Dewan Pendidikan (DP) Provinsi Jatim.

"Ternyata setelah kami lihat SK yang diadukan ke kami itu kelihatan melangkahi Gubernur Jatim, isi SK itu memutuskan dan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam lembaran itu mengatakan yang namanya tersebut pada lampiran satu diangkat pertama kali sebagai jabatan guru dengan tempat tugas," kata Suhaidi pada TribunMadura.com. Selasa (23/7/2019).

Sehingga pantas Masyarakat itu, kata Suhaidi, mengadukan SK mutasi guru CPNS yang dikeluarkan Kacandin Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Sugiono Eksantoso pada DPKS yang dianggap oleh pengadu sangat tidak etis.

"Pantas dan tepat lah mengadu, dan atas pengaduan ini DPKS dalam waktu dekat akan melaporkan ke DP Provinsi Jatim, kita akan menyampaikan langsung persoalan ini dan tentu tembusannya langsung ke Gubernur Jatim," tegasnya.

Bocah SD Dimarahi Lalu Diseret dari Kelas oleh Oknum Polisi, Ustazah Histeris, Sang Bocah Terguncang

Cewek Pendaki Disetubuhi Teman Agar Sembuh dari Hipotermia, Viral di Medsos, Basarnas Ikut Komentar

Hotman Paris Murka, Melihat Dua Orang Kaya Selama 1 Jam di Restoran Tidak Memberi Makan Babysitter

Suhaidi mengaku, bahwa sesuai rapat di internal DPKS terkait SK mutasi guru CPNS ke kepulauan yang dikeluarkan oleh Kacabdin Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Sugiono Eksantoso tersebut sesuai nomer suray 800/1121/101.6.31/2019 yang berlaku sejak tanggal 15 Juli 2019 dan dikeluarkan tanggal 16 Juli 2019 dianggap janggal.

"SK ini janggal sekali, kami DPKS menyesali SK Kacabdin Provinsi Jatim Wilayah Sumenep yang seolah - olah melangkahi Gubernur, apabila nanti ini terbukti maka secepatnya harus melakukan evaluasi agar bisa dipertimbangkan," pintanya.

Ditanya siapakah yang pantas melakukan mutasi terhadap guru CPNS itu, pijaknya menyampaikan seharusnya itu adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Tapi dilihat dari SK yang dikeluarkan oleh Kacabdin itu, Gubernur Jatim ditinggalkan jauh," katanya.

Sebelumnya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Sugiono Eksantoso mengatakan bahwa SK mutasi guru CPNS itu menampik dengan persoalan pengaduan tersebut.

"Itu keliru ya, bukan mutasi. Tapi SK itu Surat Perintah Tugas (SPT) dan dasarnya adalah dari BKD Provinsi Jatim," singkatnya.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved