Berita Surabaya

Disnakertrans Jatim Pastikan Tak Ada Revisi UU 13 Tahun 2013, Minta Serikat Buruh Bantu Sosialisasi

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim memastikan tidak ada revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Disnakertrans Jatim Pastikan Tak Ada Revisi UU 13 Tahun 2013, Minta Serikat Buruh Bantu Sosialisasi
TRIBUNMADURA.COM/SOFYAN CANDRA ARIF SAKTI
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagijo, Jumat (2/8/2019). 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim memastikan tidak ada revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagijo memastikan, tidak ada revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Hal tersebut dipastikan Himawan Estu Bagijo setelah berkomunikasi dengan kementerian ketanagakerjaan yang juga menegaskan tidak ada niat untuk merevisi undang-undang tersebut.

"Kami secara resmi sudah mengirim surat pada menteri minta penjelasan tentang apakah benar ada revisi itu, dan siapa inisiasinya," kata Himawan Estu Bagijo, Jumat (2/8/2019).

Terjadi Gempa Banten Magnitudo 7,4, Warga Disarankan Evakuasi ke Tempat yang Lebih Tinggi

"Kemudian yang kedua kalau iya atau apakah sudah masuk dalam prolegnas, ternyata tidak ada semuanya," sambung dia.

Himawan Estu Bagijo berharap, serikat buruh membantu menyosialisasikannya kepada anggota atas tidak adanya revisi di UU 13 tahun 2013 tersebut.

Namun begitu, Himawan mengaku tetap menjaring aspirasi dari buruh dan pengusaha.

Dewan Pengupahan Jatim telah diminta segera membentuk tim yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah (tri partied).

"Sehuhungan itu kemarin kami sudah ketemu dengan tim pengupahan tri partied," ucap dia.

"Kami meminta dibentuk tim Jatim. Mengenai apa-apa tentang keberatan terhadap visi (dalam UU 13 tahun 2013). Apa-apa yang kurang," tambahnya.

Kapal Tongkang di Pelabuhan Kalianget Sejak 3 Hari hanya Beroperasi 1 Unit, Warga Keluhkan Antrean

Dengan begitu, jika sewaktu-waktu diminta kementerian masukan, dapat langsung mengirimnya ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, serikat bersama, Pekerja - buruh (Sekber) Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Gresik.

Mereka menolak rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan, sebab diduga ada penghapusan pasal yang bisa merugikan kaum buruh.

Anggota Koordinator Sekber Kabupaten Gresik, Ali Muhsin mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk meminta kepada Pemkab Gresik melayangkan penolakan terhadap rencana revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2005 tentang ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

"Kita unjuk rasa ini untuk meminta kepada Pemkab Gresik agar melayangkan surat kepada pemerintah pusat tentang penolakan revisi terhadap Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, yang isinya menghapus pesangon bagi pekerja yang putus hubungan kerja (PHK) maupun yang pensiun," kata Ali, Rabu (17/7/2019).

Hendak Masuk ke dalam Kantor, Seorang Karyawan Dirampok, Uang Perusahaan Rp 407 Juta Lenyap

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved