Pemilu 2019

Begini Dalil Partai Golkar yang Dikabulkan MK hingga Berujung Hitung Suara Ulang Pileg di Surabaya

Begini Dalil Partai Golkar yang Dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Berujung Hitung Suara Ulang Hasil Pileg 2019 di Surabaya.

Begini Dalil Partai Golkar yang Dikabulkan MK hingga Berujung Hitung Suara Ulang Pileg di Surabaya
TRIBUNMADURA/BOBBY KOLOWAY
Proses perhitungan suara di salah satu kecamatan di Surabaya pada Pemilu 2019. 

Begini Dalil Partai Golkar yang Dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Berujung Hitung Suara Ulang Hasil Pileg 2019 di Surabaya

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan dalil Partai Golkar terkait pemilihan legislatif DPRD Surabaya. Pada putusannya, MK menginstruksikan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Surabaya.

Pada Perkara bernomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Golkar, perkara ini merupakan sengketa internal partai.

Partai Golkar mendalilkan bahwa terjadi penambahan 20 suara terhadap caleg Partai Golkar nomor urut 1, atas nama Aan Ainur Rofiq di TPS 30 daerah pemilihan Surabaya 4.

Sedangkan caleg Partai Golkar nomor 4 di dapil yang sama, Agoeng Prasodjo berkurang 1 suara.

Pada TPS 31, kembali terjadi penambahan suara untuk caleg nomor urut 1 sebesar 27 suara. Sementara di TPS 50 Agoeng mengklaim kehilangan 21 suara.

MK Batalkan Suara Calon Anggota DPRD Surabaya dari Dapil 4, KPU Harus Hitung Ulang Suara di Tiga TPS

Diduga Karena Asmara, Pria dan Wanita di Bangkalan Madura ini Dibantai Dengan Sadis di Dekat Pasar

Pada implikasinya, caleg nomor urut 1 berpeluang menjadi satu-satunya caleg terpilih partai Golkar dari dapil tersebut dengan menggunakan metode perhitungan suara Sainte League.

Hal lainnya, ternyata dalam persidangan terungkap bahwa pada putusan Bawaslu Surabaya yang memerintahkan KPU Surabaya untuk melakukan perbaikan administrasi soal tata cara prosedur pengisian formulir model DA1 plano DPRD Kota dengan salinan DA1 DPRD Kota.

Terhadap putusan itu, ternyata KPU Surabaya tak menjalankannya dengan alasan Bawaslu tak merinci soal bentuk dan wujud perbaikan administrasi.

"Bahwa terhadap putusan Bawaslu termohon tidak melaksanakannya, karena dengan alasan putusan Bawaslu tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan atau wujud perbaikan administrasi," ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Golkar Gigit Jari, 50 Anggota DPRD Sumenep Periode 2019-2024 Ditetapkan KPU, PKB Juara PPP Runner Up

Asyik Boncengan Naik Kawasaki Ninja, Pria & Wanita Madura ini Langsung Dibacok Hingga Meregang Nyawa

Halaman
12
Penulis: Bobby Koloway
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved