Breaking News:

Berita Jakarta

Gugat Dirut PLN dan Menteri BUMN, LKBHI Tuntut Ganti Rugi Rp 40 Triliun Gara-gara Listirk Padam

Gugat Dirut PLN dan Menteri BUMN, LKBHI Tuntut Ganti Rugi Rp 40 Triliun Gara-gara Listirk Padam.

TRIBUNMADURA.COM/SRI WAHYUNIK
Ilustrasi - Gugat Dirut PLN dan Menteri BUMN, LKBHI Tuntut Ganti Rugi Rp 40 Triliun Gara-gara Listirk Padam. 

Gugat Dirut PLN dan Menteri BUMN, LKBHI Tuntut Ganti Rugi Rp 40 Triliun Gara-gara Listirk Padam

TRIBUNMADURA.COM, JAKARTA - Dirut PLN dan Menteri BUMN digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia (LKBHI).

LKBHI menuntut ganti rugi karena peristiwa mati lampu alias listrik padam yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat serta sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Mereka mendaftarkan gugatan class action atau gugatan yang mewakili kelompok masyarakat.

"Kita mendaftarkan gugatan class action. Gugatan ini kita daftarkan terhadap dirut PLN, Menteri BUMN sebagai tergugat dua dan turut tergugatnya Menteri ESDM," ujar salah satu kuasa hukum dari LKBHI, Mulkan Let - Let saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 653/Pdt.4/2019/PN.JKT.SEL.

Mereka menuntut ganti rugi kepada para tergugat sebesar Rp 40 triliun karena dianggap insiden mati lampu yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) sangat merugikan masyarakat.

PLN Janji Ganti Rugi Warga yang Terdampak Mati Listrik, Segini Besaran Kompensasi Pemberiannya

Daerah Jabodetabek Padam Listrik, Seluruh Perjalanan KRL Terhenti, PT KCI Beri Penjelasan Begini

Kakaknya Proses Cerai Dengan Istri, Pemuda Madura ini Bunuh Ipar Perempuan dan Pria Selingkuhannya

Menurut Mulkan, PLN harus bertanggung jawab atas insiden mati lampu tersebut. Pemberian kompensasi saja dirasa kurang cukup untuk menutupi kerugian yang dialami masyarakat.

"Dirut PLN menyatakan hanya memberikan kompensasi itu menurut kita opini hukum yang keliru karena di sini PLN coba untuk melepaskan pertanggungjawaban hukum memberikan ganti rugi," kata dia.

Jika gugatan ini dikabulkan, maka PLN selain dinyatakan bersalah juga wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 40 triliun.

Halaman
12
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved