Berita Bangkalan

Bawaslukab dan KPU Bangkalan Silang Pendapat Soal LHKPN dan SKCK Calon Legislatif Terpilih

Hal itu terjadi ketika KPU Bangkalan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Bangkalan Pemilu 2019

Bawaslukab dan KPU Bangkalan Silang Pendapat Soal LHKPN dan SKCK Calon Legislatif Terpilih
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Bangkalan Pemilu 2019 di Gedung Merdeka, Senin (12/8/2019) 

Bawaslukab dan KPU Bangkalan Silang Pendapat Soal LHKPN dan SKCK Calon Legislatif Terpilih

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan Zainal Arifin terlibat adu argumentasi dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Bangkalan Mustain, Senin (12/8/2019).

Hal itu terjadi ketika KPU Bangkalan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura Pemilu 2019 di Gedung Merdeka.

Menjelang penetapan hasil perolehan kursi dan nama-nama calon yang dibacakan Zainal Arifin, tiba-tiba Mustain Saleh mengemukakan pendapat.

"Ijin bawaslu berpendapat, kami akan tegas. Calon anggota DPR terpilih yang tak memenuhi syarat, kami akan coret. Tak akan dilantik," ungkapnya.

Sehari setelah Hari Raya Idul Adha, Deretan Kios Lapak Daging di Pasar Baru Tuban Masih Tampak Sepi

Jasa Penggilingan Daging di Pamekasan Madura Kebanjiran Order Sehari setelah Hari Raya Idul Adha

Max On Jek, Aplikasi Ojek Online yang Didirikan Komunitas Nmax Series, Solusi Warga yang Bepergian

Oleh karena itu, Mustain berharap sebelum KPU Bangkalan mengetuk tiga kali sebagai tanda telah ditetapkan, bawaslu meminta semua berkas-berkas persyaratan dibereskan.

"Karena argo pengawasan bawaslu secara otomatis berjalan setelah KPU menetapkan nama-nama calon anggota legislatif terpilih," tegasnya.

Sementara, lanjutnya, penyerahan berkas persyaratan yang paling mendasar yakni dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanya diberi waktu selama tujuh hari.

"Jika selama itu masih ada berkas yang tak dipenuhi, konsekuensinya adalah tidak dilantik," paparnya.

Mustain menyatakan, dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah dijelaskan tentang persyaratan calon anggota DPR.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved