Berita Lamongan

Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Periode 2019-2024 Digeruduk Massa PMII, Kelimpungan Diminta Absen

Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Periode 2019-2024 Digeruduk Massa PMII, Kelimpungan Diminta Daftar Absen

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Mujib Anwar
Tribunmadura/Hanif Manshuri
Ketua DPRD Lamongan sementara, Abdul Ghofur temui massa PMII di pintu gerbang DPRD, Senin (26/8/2019). 

Hari Pertama Kerja, DPRD Lamongan Periode 2019-2024 Digeruduk Massa PMII, Kelimpungan Diminta Daftar Absen

TRIBUNMADURA.COM, LAMONGAN - Hari pertama kerja, anggota DPRD Lamongan periode 2019-2024 didemo aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan Jawa Timur, Senin (26/8/2019).

Massa PMII menyampaikan beberapa tuntutannya dengan menggelar orasi hampir satu jam.

Saat ditemui enam orang anggota DPRD Lamongan periode 2019-2024, diantaranya dua orang pendatang baru, massa PMII menolak.

"Kita ingin ketemu Ketua DPRD. Kapasitas anda ini sebagai apa menemui kami," terias Koordonator Lapangan, Nasirul Falahuddin.

Penjelasan panjang lebar perwakilan DPRD, Saifudin Zuhri, Burhanuddin (PKB) dan Naim (PPP) tidak bisa bisa diterima massa.

Massa PMII tetap ingin ditemui Ketua DPRD sementara, Abdul Ghofur.

Argumentasi dan saling bantah antara wakil rakyat dengan massa PMII tidak bisa dihindari.

Sekitar 20 menit kemudian, Ketua DPRD sementara, Abdul Ghofur tiba menemui massa.

Abdul Ghofur kemudian menemui massa dan memastikan akan mengakomodir dan mengupayakan apa yang menjadi tuntutan massa PMII.

"Kami ini kan mewakili andan," kata Abdul Ghofur.

Tuntutan massa itu diantaranya, DPRD Lamongan harus mentelesaikan persoalan banjir dan kekeringan yang menjadi bencana rutin bagi masyarakat Lamongan.

Ke depan, sudah tidak ada lagi bencana banjir dan kekeringan di Lamongan.

Wakil rakyat harus merumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan, baik yang sifatnya kebijakan distributif, ekstraktif, maupun regulatif.

Menyelesaikan persoalan pengangguran di Lamongan dan tidak ada lagi warga Lamongan yang nganggur tanpa memiliki pekerjaan.

DPRD Lamongan periode 2019-2024 juga harus mengontrol pengelolaan sumberdaya alam.

Abdul Ghofur meminta kesempatan pada pendemo agar para wakil rakyat bisa menyelesaikan tahapan - tahapan di dewan.

Massa masih belum bisa menerima argumentasi Abdul Ghofur.

Para wakil rakyat yang semula menemui di pintu gerbang DPRD akhirnya meninggalkan massa.
Massa tetap membuntuti DPRD dan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD.

Kali ini massa meminta daftar absensi DPRD Lamongan periode 2019-2024 yang masuk hari ini.

"Kami hitung sampai dua puluh kali, kami minta segera daftar absen," tandas massa.

Di ruang loby, kembali perdebatan antara massa dengan wakil rakyat.

Saifudin Zuhri, anggota DPRD dari FPKB kepada massa mengungkapkan, tidak ada kewajiban anggota DPRD untuk mengisi absen.

"Tatibnya tidak ada, kalau ada rapat baru ada absensi," tandas Saifudin Zuhri.

Massa PMII akhirnya balik kanan, dan memastkan akan kembali menggelar demo dengan massa yang lebih banyak lagi.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved