Berita Pamekasan

Massa Geruduk Kantor Kecamatan Waru Pamekasan, Sampaikan Dugaan Mafia dan Aksi Merobek SK Bupati

Ratusan masyarakat Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan menggeruduk Kantor Kecamatan Waru, Senin (2/9/2019).

Massa Geruduk Kantor Kecamatan Waru Pamekasan, Sampaikan Dugaan Mafia dan Aksi Merobek SK Bupati
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Ratusan massa dari Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan saat menggeruduk Kantor Kecamatan Waru, Senin (2/9/2019). 

Massa Geruduk Kantor Kecamatan Waru Pamekasan, Sampaikan Dugaan Mafia dan Aksi Merobek SK Bupati

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ratusan masyarakat Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan menggeruduk Kantor Kecamatan Waru, Senin (2/9/2019).

Maksud kedatangan ratusan massa itu ke Kantor Camat Waru ingin menyampaikan aspirasi dan menanyakan kejelasan perihal Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, khususnya di Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, saat aksi berlangsung, ratusan massa itu merobek SK yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam tepat di depan Kantor Camat Waru karena dinilai cacat hukum.

Koordinator Aksi, Marsuto Alfianto mengatakan, pihaknya menduga ada mafia yang akan bermain di tingkat panitia kabupaten terkait pelaksanaan pilkades serentak di Pamekasan khususnya di Desa Tlonto Ares.

Jangan Biasakan Menaruh Ponsel di Samping Bantal Saat Tidur, Bisa Picu Sakit Otak Hingga Tumor

Mak Susi Tiba di Gedung Polda Jatim, Mengaku Tak Tahu Pasal Hukum yang akan Disangkakan Kepadanya

Awalnya Iseng Pajang Foto di Twitter untuk Cari Jodoh, Tapi Setelah Viral Hal Mengerikan ini Terjadi

Selain itu, kata Alfian sapaan akrab Marsuto Aflianto, SK yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dinilai cacat hukum.

Sebab dalam SK yang berbunyi tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Desa Tlonto Ares tidak didasari tentang alasan yang jelas, baik poin per poin tentang penyebab ditundanya pemilihan kepala desa tersebut.

"Terkait dengan Penundaan Pilkades, kalau menurut saya itu bukan SK, tapi imbauan dan pemberitahuan. Imbauan itu bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan," kata Alfian kepada sejumlah media.

Menurut Alfian, sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, panitia Pilkades dan Kelurahan itu bebas serta mandiri.

Halaman
1234
Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved