Razia Satpol PP ke Kawasan Prostitusi Tretes Prigen Sering Bocor, Politisi Gerindra Ikut 'Cawe-cawe'

Razia PSK oleh Satpol PP ke Kawasan Prostitusi Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Sering Bocor, Politisi Partai Gerindra Akhirnya Ikut 'Cawe-cawe'

TRIBUNMADURA.COM, PASURUAN -  Selama ini, razia PSK yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pasuruan di kawasan prostitusi Tretes, Kecamatan Prigen selalu bocor.

Sebelum dilakukan, informasi razia PSK sudah menyebar. Nah, informasi ini menyebar di lingkungan prostitusi.

Sehingga, saat petugas datang, banyak tempat prostitusi yang sepi karena mucikari dan PSK sudah melarikan diri.

"Ada oknum yang membocorkan ke mucikari sehingga mereka bisa melarikan diri," kata sumber di internal Satpol PP.

Terpisah, Plt Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan Anang Wijaya mengaku sudah mendengar kabar itu.

Kata dia, pihaknya belum mengerti benar atau tidak informasi itu.

"Saya sudah minta anggota untuk membentuk tim khusus untuk menyelidiki informasi ini. Anggota masih bergerak, mereka masih pulbaket," kata Anang Wijaya.

Ia menyampaikan, sejauh ini, anggota masih bergerak di lapangan.

Anang Wijaya berjanji akan mengusut bocornya informasi razia yang dilaporkan dilakukan stafnya.

"Kalau memang benar, saya tidak segan untuk memberikan sanksi terhadap anggota saya yang nakal dan bermain di sana. Saya akan serius menyelidiki kasus ini," tegas Anang Wijaya.

Sementara itu, kalangan DPRD Kabupaten Pasuruan juga ikut menyikapi serius kabar sering bocornya informasi razia yang dilakukan Satpol PP ke kawasan prostitusi di Tretes dan Prigen.

Mereka mendesak Plt Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan harus memberikan saksi tegas kepada oknum yang diduga kuat bocorkan informasi razia ke puncak Tretes.

"Kasatpol PP harus memberikan saksi berat ke anak buahnya yang telah bocorkan razia. Karena razia yang dilakukan Satpol PP dikatagorikan rahasia negara. Ini sama saja penghianatan koprs," tegas Kasiman, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Politisi Partai Gerindra membeberkan ada dua katagori sanksi yang layak diberikan ke oknum Satpol PP yang sudah berkhianat.

Pertama, yakni sanksi adminitrasi dan disiplin.

"Jika terbukti bocorkan informasi razia, dua oknum pol pp bisa diberikan saksi tegas berupa mutasi hingga penurunan pangkat," tegasnya.