Berita Pamekasan

Tuding Penataan Lingkungan RT Padat Karya di Pamekasan Bermasalah, Massa FARA Geruduk Kantor Camat

Tuding Penataan Lingkungan RT Berbasis Padat Karya di Kota Pamekasan Bermasalah, Massa FARA Geruduk Kantor Camat.

Tuding Penataan Lingkungan RT Padat Karya di Pamekasan Bermasalah, Massa FARA Geruduk Kantor Camat
TRIBUNMADURA/KUSWANTO FERDIAN
Massa yang tergabung dalam Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) saat menggeruduk Kantor Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (3/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Massa yang tergabung dalam Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) menggeruduk Kantor Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (3/9/2019).

Maksud kedatangan massa Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) adalah meminta penjelasan kepada Camat Kota terkait pelaksanaan pekerjaan penataan lingkungan RT berbasis padat karya yang turun ke seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Kota atau Pamekasan.

Korlap Aksi, Abdurrahman dalam orasinya mengatakan, seluruh pekerjaan dana RT di 11 Kelurahan di Kabupaten Pamekasan tidak sesuai spesifikasi dan RAB (Rancangan Anggaran Biaya).

Selain itu, Abdurrahman juga mengantongi dan membeberkan beberapa data pekerjaan yang tidak sesuai juklak dan juknis.

"Kelurahan Jungcangcang, Bugih, Gladak Anyar dan Kangenan. Kami sudah mengantongi seluruh bukti kongkrit," sergah Arman, melalui pengeras suara.

Selain Abdurrahman, Abdus Salam juga ikut menyuarakan hal senada.

Menurutnya, pihaknya menanyakan tanggungjawab Camat Kota dalam pengerjaan dana RT dari ke 11 Kelurahan di Kecamatan setempat itu apa.

Sebab, sejauh ini, kata Abdus Salam, Camat Kota seolah merasa tidak tahu menahu dan angkat tangan atas polemik di bawah.

"Bapak ini apa tanggungjawabnya sebagai Camat Kota? Kok seolah-olah tidak ada rasa tanggungjawabnya dari ke 11 Kelurahan di Kecamatan Kota yang bermasalah ini," ucap Abdus Salam.

Sementara itu, Camat Pamekasan, Su'aidi mengatakan, bahwa dana RT/RW berbasis kemasyarakatan itu sudah sesuai permendagri Nomor 130 pasal 15 tentang pemberdayaan sarana dan prasarana Kelurahan.

"Perlu saya tegaskan, mengenai dari 11 Kelurahan yang masuk wilayah Kecamatan Kota itu hanya 9 Kelurahan. Jadi yang dua itu masuk Kecamatan Pademawu. Karena Kecamatan tidak mempunyai pelaksana teknis, maka di serahkan ke ULP untuk teknisnya," ucap Su'aidi.

Mengenai nanti ada pekerjaan yang tidak sesuai spekulasi dan RAB, menurutnya sudah menjadi tanggungjawab pihak ketiga.

"Jadi mengenai pelaksanaan ini di pihak ketigakan, jadi ada konsultan pelaksana. Itu sudah ada pengawas internal, APIT," pungkasnya.

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved