Breaking News:

Berita Jatim

'Sekolahkan' SK, Tiap DPRD Jatim Dapat Pinjaman Rp 1,8 M dari Bank Jatim, Mau Lebih Besar Juga Bisa

'Sekolahkan' SK, Tiap Anggota DPRD Jatim Dapat Pinjaman Rp 1,8 Miliar dari Bank Jatim, Mau Lebih Besar Juga Bisa

Penulis: Bobby Koloway
Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA/FATIMATUZ ZAHROH
120 anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 ketika dilantik, Sabtu (31/8/2019) di Gedung DPRD Jatim. Kini, setelah dilantik, bisa 'Sekolahkan' SK, setiap Anggota DPRD Jatim dapat pinjaman Rp 1,8 miliar dari Bank Jatim, mau lebih besar juga bisa. 

“Jadi mereka masih sebatas sosialisasi. Sementara untuk jumlah anggota yang akan pinjam kredit belum ada kepastian,” kata Anik kepada jurnalis (Kamis, 5/9/2019).

120 DPRD Jatim Periode 2019-2024 Resmi Dilantik, Ketua DPRD Gus Halim Pilih Tuku Lombok Ning Meduro

PDIP Buka Pendaftaran Calon Maju Pilkada 2020 untuk 19 Kab/Kota di Jatim, Bisa Pakai 3 Jalur Khusus

Anik Maslachah mengatakan sebenarnya bank manapun boleh menawarkan kepada anggota dewan.

Hanya saja karena Bank Jatim milik pemerintah sehingga lazimnya memang pinjam ke Bank Jatim.

“Sebenarnya penawaran ini bukan hal yang aneh, karena tidak hanya tawarkan kepada anggota legislatif tapi juga eksekutif,” katanya.

Lebih lanjut Anik Maslachah mengatakan, jika menggunakan SK maka anggota DPRD Jatim bisa mendapatkan pinjaman maksimal Rp 1,8 miliar.

Namun, anggota dewan dapat menerima pinjaman ekstra dengan memberikan agunan tambahan.

Di antaranya sertifikat rumah, sertifikat tanah atau surat berharga lainnya maksimal selama lima tahun.

Baru 12 Hari Dilantik, Anggota DPRD Tulungagung Meninggal Dunia, Sempat Dirawat di Rumah Sakit

Dua Politisi Perempuan Partai Demokrat Dijebloskan ke Penjara, Terjerat Kasus Dana Jasmas Surabaya

Menurutnya, pinjaman ini tidak ada kaitannya dengan fraksi maupun partai.

Anik Maslachah mengatakan, hubungan antara personality dengan bank.

“Fraksi hanya memfasilitasi sosialisasi yang dilakukan Bank Jatim. Tapi yang terpenting anggota dewan ini sudah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh partai maupun fraksi. Yakni membayar iuran partai dan iuran fraksi harus didahulukan,” tegas politisi PKB asal Sidoarjo ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved