Berita Pamekasan

Mantan Kades di Pamekasan Madura Diduga Korupsi Kasus PRONA, Masyarakat Lapor ke Kejati Jatim

masyarakat Desa Tlonto Ares yang merasa keberatan terhadap penarikan uang sejumlah Rp 800 ribu berkenaan dengan pengurusan sertifikat tanah gratis

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Aqwamit Torik
istimewa
perwakilan sejumlah masyarakat Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan saat selesai melapor ke Kejati Jawa Timur, Jumat (6/9/2019). 

Mantan Kades di Pamekasan Madura Diduga Korupsi Kasus PRONA, Masyarakat Lapor ke Kejati Jatim

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah masyarakat Desa Tlonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan ditemenani Kuasa Hukumnya dari LBH Pusara Pamekasan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Mantan Kades Tlonto Ares ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Jumat (6/9/2019).

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Tlonto Ares sekaligus Ketua LBH Pusara Pamekasan, Marsuto Alfianto mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejati Jawa Timur berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah gratis melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Tlonto Ares.

Saat melapor, Marsuto Alfianto mengaku juga ditemani oleh tujuh perwakilan masyarakat Desa Tlonto Ares yang merasa keberatan terhadap penarikan uang sejumlah Rp 800 ribu berkenaan dengan pengurusan sertifikat tanah secara gratis itu.

"Jadi tahun 2016 di Desa Tlonto Ares mendapatkan program pengurusan sertifikat tanah gratis melalui PRONA," kata Alfian sapaan akrab Marsuto Alfianto kepada TribunMadura.com.

Istri Tergesa Datangi Rumah Kost Suami, Histeris Lihat Isi Kamar saat Mengintip dari Balik Jendela

Sekjen DPP PDIP Hasto Beri Kode Keras: Calon Wali Kota Surabaya yang Diusung PDIP Tergantung Risma

Reaksi Sparta Lihat Bima Aryo saat Dievakuasi Sudin KPKP, Matanya Merah dan Tak Lagi Bersemangat

"Puluhan orang yang mendapatkan Program Prona tersebut diduga kuat telah dimintai uang sebanyak Rp. 800 ribu oleh Mantan Kades Tlonto Ares atas nama Kamaluddin," sambung dia.

Akibat permintaan tersebut, kata Alfian, masyarakat Desa Tlonto Ares merasa sangat keberatan.

Karena masyarakat baru tahu jika program tersebut adalah program PRONA yang seharusnya gratis.

"Selain itu masyarakat merasa sangat dirugikan atas ulah oknum Kepala Desa tersebut.

Bagi masyarakat yang tidak membayar uang sebanyak Rp 800 ribu itu maka sertifikat tanah katanya tidak akan diberikan kepada masyarakat," ujar pengacara kondang di Pamekasan tersebut.

Lebih lanjut Alfian mengungkapkan, masyarakat Desa Tlonto Ares baru melaporkan sekarang ke Kejati Jawa Timur karena mereka baru tahu kalau ternyata pengurusan sertifikat tanah dengan program PRONA itu ternyata gratis.

Maka dari itu, Alfian selaku kuasa hukum dari masyarakat Desa Tlonto Ares meminta kepada pihak Kejati Jatim untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan masalah tersebut.

"Masyarakat juga meminta kepada Kejati Jatim untuk segera memanggil Kamaluddin sebagai kepala desa saat itu yang juga bertanggungjawab dalam permahasalan tersebut," pintanya.

Selain itu Alfian juga berharap kepada Kejati Jatim agar segera mengusut tuntas permasalahan ini.

Supaya nantinya tidak akan terjadi peristiwa serupa terutama di wilayah hukum Pamekasan.

Sementara mantan Kades Tlonto Ares, Kamaluddin saat dihubungi via telepon sebanyak lima kali oleh TribunMadura.com untuk mengkonfirmasi masalah tersebut tidak diangkat.

Untuk lebih lanjut TribunMadura.com akan berusaha mengkonfirmasi untuk meminta penjelasan terkait permasalahan dugaan tindak pidana korupsi tu.

Bos Klub Malam di Kota Malang Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Karyawannya

Meski Buatan Anak Bangsa, Esemka Bukan Menjadi Mobil Nasional Pemerintah Indonesia

Viral Ukhti Santuy yang Joget Dangdut di Atas Pagar, Akui Kaget, Ternyata Masih Jomblo dan Santuy

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved