Massa Gelar Aksi di Kantor Pemkab Pamekasan, Tuntut Janji Politik Bupati Baddrut Tamam Soal Tembakau

Massa dari Jaka Jatim dan Ikred menggelar aksi menuntut janji politik Bupati Pamekasan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) & Institut Kajian dan Riset Daerah (Ikred), menggeruduk Kantor Pemkab Pamekasan, Madura, Selasa (10/9/2019).

Maksud kedatangan sejumlah massa itu, untuk menagih janji politik Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, soal tembakau.

Korlap Aksi Jaka Jatim Korda Pamekasan, Musfiq dalam orasinya mengatakan, Baddrut Tamam harus bertanggung jawab atas murahnya harga tembakau di Kabupaten Pamekasan.

• Terjaring Razia Operasi Patuh Semeru 2019, Penjual Onde-Onde Nego Denda Tilang ke Petugas Kejaksaan

Ia menyebut, Baddrut Tamam sudah berjanji dalam kampenye politiknya saat Pilkada 2018 bahwa harga tembakau tidak akan ada yang murah.

Fakta di lapangan, kata Musfiq, tidak sesuai dengan janji kampanye Baddrut Tamam tersebut.

"Buktinya hari ini rakyat dan petani tembakau menangis dan berdaya karene harga tembakau di Pamekasan sangat murah tak terjangkau," kata Musfiq.

"Ini bukti bahwa Bupati Pamekasan gagal mengemban amanah rakyat dan berdosa kepada rakyat," sambung dia.

Menurutnya, 17 visi misi Baddrut Tamam itu, sangat ideal dan produktif.

• Mengaku Tak Dijatah Istri Sebulan, Penambang Pasir Blitar Nekat Cabuli Bocah Perempuan Usia 5 Tahun

Namun, seiring berjalannya waktu, visi misi tersebut dikikis oleh keambisian, keotoriteran, dan senangnya berselfie.

Sehingga, kata dia, program dan ide untuk mewujudkan Pamekasan Hebat gagal total.

"Kami tak butuh janji, butuh bukti. Bukan hanya jago selfie," ucapnya.

"Jangan menyebar fitnah dengan mengatakan pendemo dibayar, pendemo minta proyek. Kami di sini murni membela rakyat," ujarnya.

Di depan Kantor Pemkab Pamekasan, Musfiq menyampaikan beberapa tuntutannya, yakni:

• GM FKPPI Jatim Sayangkan Audisi Beasiswa Badminton Djarum Dihentikan, Desak Komisioner KPAI Mundur