Nasib PKS di DPRD Sidoarjo, Ditinggal Sendirian 'Tanpa' Teman

Nasib PKS di DPRD Sidoarjo, Ditinggal Sendirian 'Tanpa' Teman

TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO - Fraksi-fraksi yang sebelumnya menjadi oposisi di DPRD Sidoarjo sepertinya sudah mulai berkoalisi dengan fraksi pendukung pemerintah.

Hanya Fraksi PKS yang kabarnya tertinggal sendirian.

Itu lantaran PKS terus getol melawan kebijakan pemkab.

Seperti sistem KPBU untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, menolak pembangunan gedung terpadu, dan sebagainya.

"Tidak apa-apa kami sendirian atau ditinggal. Kami sudah menggelar rapat, dan siap untuk tetap berada di luar koalisi," kata Sekretaris Fraksi PKS Aditya Nindyatman, Rabu (11/9/3019).

Menurut dia, dalam sistem demokrasi tetap dibutuhkan oposisi.

Fungsinya memberikan kritikan yang membangun dan sebagai penyeimbang.

Karena pemerintah juga tetap butuh masukan agar pembangunan tepat sasaran.

"Oposisi tetap dibutuhkan. Kritik dan sebagainya agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran," tukasnya.

Sejak beberapa waktu lalu, PKB sebagai penguasa kursi terbanyak di dewan terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.

Semacam membangun koalisi besar untuk mendukung kebijakan pemkab.

Dalam beberapa kesempatan, Usman selaku pimpinan sementara DPRD Sidoarjo menyampaikan bahwa seluruh fraksi di dewan bakal berjalan berdampingan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan.

Politisi PKB tersebut juga beberap kali menyampaikan bahwa pembagian AKD (alat kelengkapan dewan) bakal dibagi merata.

Menyesuaikan porsi perolehan kursi di dewan.

"Dibagi merata, proporsional," ujar Usman.

Informasinya, jatah-jatah pimpinan AKD sudah diplot. Fraksi PDIP bakal mendapatkan jatah pimpinan AKD.

Diantaranya Ketua Komisi C yang diberikan pada Suyarno, dan Badan Penyusunan Peraturan Daerah (Bapemperda) diberikan ke Sudjalil.

Di sisi lain, informasi yang beredar menyebut bahwa PKB mendapatkan jatah ketua Komisi A dan Ketua Komisi D. Ketua Komisi A diemban Dhamroni Chudlori.

Sedangkan Ketua Komisi D dijabat Abdillah Nasih.

Gerindra dikabarkan dapat Ketua Komisi B yang diberikan kepada Bambang Pujianto, sedangkan M Nizar dari Golkar mendapatkan jatah ketua Badan Kehormatan (BK).

Fraksi PAN-PPP dan Nasdem-Demokrat, informasinya bakal mendapatkan jatah wakil ketua komisi. Namun, beberapa pihak menyebut semua masih belum pasti.