Breaking News:

Meski Jadi Primadona, Ternyata Pakaian Impor Seken Dilarang Dijual, Disdag Bakal Sidak ke Mal

Ia berharap, masyarakat sadar, baik itu penjual maupun calon pembeli, bahwa pakaian impor bekas itu dilarang dalam undang-undang.

Penulis: Delya Oktovie | Editor: Aqwamit Torik
Kompas.com
Ilustrasi pakaian impor seken 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya bakal melakukan sidak ke mal-mal dan pusat perbelanjaan lainnya.

Sidak ini untuk menemukan para pedagang yang melakukan penjualan pakaian impor bekas atau seken.

"Namanya perdagangan itu pintunya bisa masuk ke mana saja.

Karena itu, kami juga akan turun ke mal, toko-toko modern, dan lain sebagainya," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Wiwiek Widayati, Jumat (20/9/2019).

Terkait sanksi yang diterapkan kepada para pedagang pakaian impor bekas itu, Wiwiek menegaskan bahwa sesuai ketentuan yang ada, jika sudah dilakukan sosialisasi namun pedagang tersebut masih tetap berjualan pakaian yang dilarang, tentunya pihaknya dengan tegas akan memberikan sanksi.

“Jadi prosesnya ini kan kita sudah pernah sosialisasi, jadi nanti prosesnya ketika kita turun di lapangan dan masih menemukan, pasti ada sanksi yang kita tegakkan,” jelasnya.

Tersebar di Bangkalan Sidoarjo Malang & Jakarta, Harta Kekayaan Menpora Imam Nahrawi Meningkat Tajam

PUSKESMAS BERDARAH, Dipicu Curiga Hubungan Gelap Istri Dengan Dokter, Suami Ngamuk & Tebaskan Parang

Setelah 17 Hari Menikah, Pengantin Baru ini Tewas Mengenaskan Ditangan Penggemar Sejak Sekolah Dasar

Untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah-daerah yang biasa menjual pakaian impor bekas, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan edukasi di lapangan, serta melakukan pembinaan di Kantor Disdag.

Pembinaan tersebut diikuti oleh 55 PKL dari beberapa wilayah, di antaranya Gembong, Sulung dan Tugu Pahlawan.

Kepala Unit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Eka Setya Budi menambahkan, pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Apalagi, aturan larangan penjualan pakaian impor bekas telah tercantum dalam Permendag No 51 tahun 2015 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved