Pilkada Sumenep
KPU Sumenep Anggarkan Pilkada Sumenep 2020 Sebesar Rp 60,7 Miliar, Tunggu Tanda Tangan Bupati
Jika dana anggaran Pilkada 2020 ini sudah dilakukan penandatanganan NPHD dana Pilkada serentak Tahun 2020 selesai dilakukan.
Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
KPU Sumenep Anggarkan Pilkada Sumenep 2020 Sebesar Rp 60,7 Miliar, Tunggu Tanda Tangan Bupati
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pilkada Sumenep 2020 sudah semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dan Pemerintah Daerah.
"Dana Pilkada Sumenep 2020 mendatang sebesar Rp 60,7 Miliar," kata Ketua KPU Sumenep, Abdul Warits saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (7/10/219).
Kepada TribunMadura.com Abdul Warits menyampaikan, jika dana anggaran Pilkada Sumenep 2020 ini sudah dilakukan penandatanganan NPHD dana Pilkada serentak Tahun 2020 selesai dilakukan.
Yakni kata Pria asal Kecamatan Gapura ini, Prosesi tanda tangan bersama antara pemerintah Kabupaten Sumenep dengan KPU digelar di kediaman Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim di Desa Braji, Kecamatan Gapura, pada hari Kamis (3/10/2019) malam atau sekitar pukul 20.00 WIB yang lalu.
"KPU Sumenep diwakili oleh saya sendiri dan Pemkab diwakili oleh Bupati," kata Abdul Warits.
Pilkada Sumenep 2020 ini katanya, dilaksanakan secara serentak dengan 19 Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Timur dan termasuk kabupaten sumenep.
Saat ini KPU Sumenep kata Abdul Warits, mulai membuat tahapan pelaksanaan Pilkada Sumenep 2020, agar persiapannya dapat lebih matang.
"Penetapan anggaran untuk Pilkada Sumenep 2020 telah melalui serangkaian tahapan, bahkan KPU Jawa Timur melakukan review keuangan dan mengkaji sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan," paparnya.
"Tahapan selanjutnya masih perencanaan dan sosialisasi, dan akhir bulan ini (Oktober) rapat pleno penghitungan syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan," ungkapnya.
Jumlah dukungan minimal calon itu katanya, calon perseorangan harus didukung oleh 1000 orang.
"Dihitung dari DPT terakhir memang, tapi secara resmi nanti dihitung oleh KPU," katanya.