Breaking News:

Berita Kesehatan

Utang BPJS Kesehatan di Jawa Timur Tembus Rp 2,7 Trilliun, Banyak Rumah Sakit yang Seret Operasional

Utang BPJS Kesehatan di Jawa Timur Tembus Rp 2,7 Trilliun, Banyak Rumah Sakit yang Seret Operasional.

KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah
Ilustrasi - Utang BPJS Kesehatan di Jawa Timur Tembus Rp 2,7 Trilliun, Banyak Rumah Sakit yang Seret Operasional. 

Utang BPJS Kesehatan di Jawa Timur Tembus Rp 2,7 Trilliun, Banyak Rumah Sakit yang Seret Operasional

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Kementerian Keuangan segera mencairkan dana talangan BPJS Kesehatan untuk wilayah Jawa Timur.

Terutama setelah Pemprov Jawa Timur menerima adanya surat edaran BPJS Kesehatan Jawa Timur yang bakal menunda lagi pembayaran utang ke rumah sakit yang ada di Jawa Timur.

Padahal saat ini sudah hampir tiga bulan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran utang ke rumah sakit hingga tunggakannya mencapai Rp 2,7 trilliun.

Tentunya hal ini sangat mengganggu cashflow di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

"Terkait masalah BPJS Kesehatan, kami mengundang BPJS untuk audiensi, ini terkait adanya surat edaran dari BPJS Kesehatan, bahwa kemungkinan akan ada penundaan pembayaran rumah sakit rumah sakit dari peserta BPJS baik yang mandiri maupun yang PBI," kata Khofifah, Kamis (10/10/219).

Kaesang Diwisuda, Mahasiswa Singapura Tak Tahu Kalau Kaesang Putra Presiden RI, Jadi Pusat Perhatian

Ingin Punya Wajah Cantik Mulus, Nasib Gadis ABG Ngawi ini Berubah Total saat Melihat Motor di Sawah

Bank Jatim Diduga Lakukan Pencucian Uang Nasabah, Massa Alpart Kepung Kantor DPRD Pamekasan

Menurut Khofifah, hal ini menjadi perhatian karena ada beberapa rumah sakit yang mengaku sudah dalam kondisi seret operasionalnya lantaran jumlah piutang di BPJS Kesehatan yang sudah ratusan miliar.

RSUD dr Soetomo Surabaya misalnya, per bulan ini, rumah sakit tipe A milik Pemprov itu memiliki dana ngendon di BPJS Kesejatan senilai Rp 390 miliar.

Dan cashflow yang ada hanya cukup untuk operasional rumah sakit hingga satu bulan setengah ke depan.

"Maka kami sebenarnya sudah berupaya. Saya sudah mengkomunikasikan ini dengan Wakil Menteri Keuangan dua kali.

Pertama saat saya tugas di Jakarta dan kedua saat beliau ke sini, saya juga sampaikan data-data piutang rumah sakit Jawa Timur di BPJS," kata Khofifah.

Mantan Mensos itu berharap, kondisi yang sekarang dihadapi rumah sakit yang membangun kerjasama dengan BPJS bisa dipahami pemerintah pusat.

Terlebih ke depan akan ada waktu penundaan pembayaran hingga dua bulan.

"Jadi mereka harus mendapatkan support. Tunggakan BPJS ke rumah sakit yang sudah terverifikasi kami harap agar segera bisa terbayarkan," ucapnya.

Laga Madura United Vs Persib Bandung Disorot Tajam, Satgas Mafia Bola Selidiki Dugaan Wasit Berpihak

4 Tahun Ditinggalkan Suami yang PNS Begitu Saja, Wanita Kecamatan Raas Sumenep ini Mengadu ke Dinkes

Dini Hari Keluar Dari Rumah Wanita, Pejabat di Lamongan ini Dihajar Warga Sendiri & Berlumuran Darah

Dari hasil komunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan, dikatakan Khofifah sebenarnya anggaran untuk dana talangan BPJS itu sudah ada.

Bahkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi dasar pencairan dana juga sudah siap. Namun masih harus menunggu perpres.

"Kami sudah komunikasikan dengan Pak Wamenkeu.

Beliau sampaikan ini anggarannya sudah ada di Kementerian Keuangan, PMK nya juga sudah siap, nah Peraturan Menteri Keuangan nya tinggal menunggu Perpres nya," tegas Khofifah.

Maka menurut wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini, hal tersebut menjadi penting untuk bisa memberikan rasa aman, bahwa rumah sakit harus bisa tetap melayani pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.

"Supaya mereka juga bisa menghitung kembali secara finansial bahwa Insya Allah dari keterlambatan yang terjadi pada pembayaran di beberapa rumah sakit yang menjadi mitra BPJS ini akan bisa segera terealisasi," ucapnya.

Dorongan agar Kementerian Keuangan ini menurut Khofifah menjadi prioritas. Sebab normalnya jika terlambat melakukan pembayaran itu hanya hitungan hari.

Namun jika sudah lebih dari dua bulan menurut Khofifah sangat memberatkan kondisi keuangan rumah sakit.

Audiensi sama Gubernur Khofifah Batal, Ancam Gelar Aksi #SurabayaMenggugat dengan Massa Lebih Besar

Geng Jawara Kampung Beri Pengakuan Mengejutkan, Kapolres Surabaya Perintahkan Tindak Geng All Star

"Untuk waktu pencairannya kapan tentu saya tidak bisa menjwab.

Yang jelas kami sudah berupaya koordinasi dengan pemerintah pusat dan Wamenkeu menyampaikan PMK nya siap dan uangnya juga siap sehingga kecepatan untuk bisa mendistribusikan dana talangan ke masing-masing rumah sakit yang ada di Mitra BPJS Kesehatan ini yang kita tunggu," pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved