Pelantikan Jokowi Maruf Amin

Protes Keras Larangan Demonstrasi di Pelantikan Jokowi-Maruf, Aktivis Kota Malang: Itu Pembungkaman

Larangan Demonstrasi saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Diprotes keras Tajam, Aktivis di Kota Malang: Itu Pembungkaman.

Protes Keras Larangan Demonstrasi di Pelantikan Jokowi-Maruf, Aktivis Kota Malang: Itu Pembungkaman
TRIBUNMADURA/AMINATUS SOFYA
Aksi Komite Aksi Kamisan Malang di depan Balai Kota Malang, Kamis (17/10/2019). 

Larangan Demonstrasi saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin Disorot Tajam, Aktivis di Kota Malang: Itu Pembungkaman

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Komite Aksi Kamisan Malang menilai larangan aksi demonstrasi menjelang pelantikan Jokowi-Maruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagai bentuk pembungkaman.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa pihaknya boleh menolak untuk menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kepada massa yang ingin menggelar demonstrasi ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Maruf Amin, pada Minggu 20 Oktober 2019.

"Kalau menurut kami ini sudah bentuk pembungkaman. Berpendapat di muka umum itu boleh, kapan dan dimana pun," ujar Anggota Komite Aksi Kamisan Malang, Ahmad Fitron, saat menggelar demonstrasi di depan Balaikota Malang, Kamis (17/10/2019).

Menurut Ahmad Fitron, kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik dijamin oleh Undang-undang.

Apabila Polri menerbitkan aturan yang kontra terhadap perundangan-undangan, Fitron menyebut hal itu mencederai melanggar hukum dan preseden buruk demokrasi.

"Kalau Polri tidak memperbolehkan penyampaian pendapat ya berarti menodai prinsip demokrasi mereka," ucapnya.

Komite Aksi Kamisan juga menyayangkan dugaan diskresi berlebihan saat demonstrasi #ReformasiDikorupsi yang digelar di depan DPR RI dan sejumlah daerah pada 25 September 2019.

Diskresi berlebihan itu diduga menjadi penyebab jatuhnya lima korban jiwa dari mahasiswa dan rakyat sipil.

Fitron menuntut pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo membuka informasi perihal meninggalnya lima orang itu.

Aksi Kamisan kata dia, mendesak Jokowi segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) agar pelaku yang menghabisi nyawa lima orang korban diproses secara hukum.

"Pemerintah dalam hal ini presiden harus menggandeng NGO seperti KontraS, Amnesty International, dan yang lain agar terlibat.

Tujuannya supaya kasus ini terang benderang dan cepat terselesaikan," tegasnya.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved