Berita Sumenep

Pembahasan Rancangan APBD Sumenep Tahun 2020 Molor, ada Kendala Sebabkan Penundaan

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menjadwal harus selesai Selasa (12/11/2019), namun ternyata itu molor.

Pembahasan Rancangan APBD Sumenep Tahun 2020 Molor, ada Kendala Sebabkan Penundaan
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 di Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menjadwal harus selesai Selasa (12/11/2019), namun ternyata itu molor.

Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan jika sampai sekarang pembahasan RAPBD 2020 baru mencaai 30 persen dan besar kemungkinan masa pembahasan ini harus ditambah.

"Karena pembahasan ini semua teman - teman anggota (di luar Banggar) ingin juga menelaah, hanya saja saat ini mengalami kendala sehingga ditunda hingga selesai pelaksanaan serap aspirasi (reses) anggota dewan.

Reses sendiri baru selesai pada 22 November mendatang," kata Abdul Hamid Ali Munir. Rabu (13/11/2019).

Halau Masuk Kota, Polisi Tulungagung Ditabrak Massa Perguruan Silat, Juga Pembawa Kaus Segoro Kidul

BREAKING NEWS - Gedung Astranawa Dieksekusi dari Cak Anam, PKB Langsung Pasang Bendera Partai

Gedung Astranawa Dieksekusi dari Cak Anam, Berkas Partai PKNU Dikeluarkan, Juga Barang Penting ini

Hal itu kata Politisi PKB ini tidak menjadi masalah, dengan catatan hasil telaahnya harus dikembalikan pada Banggar untuk dikomunikasikan dengan Tmgar.

"Semua anggota DPRD punya hak mengkritisi, menelaah, dan mengkaji, cuman harus sesuai regulasi. Pada akhirnya pembahasan RAPBD ini cukup antar Banggar dan Timgar," jelasnya.

Pembahasan RAPBD 2020 kata Abdul Hamid Ali Munir harus selesai akhir November, kalau tidak maka terancam pada sanksi gaji.

"Kita carikan solusinya dan alhamdulillah sudah ada jalan keluarnya.

Insya Allah sebentar lagi pimpinan fraksi akan rapat konsultasi dengan Bapak Bupati, cari format bagaimana yang enak. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah (legislatif-eksekutif) harus bersinergi," katanya.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved