Berita Mojokerto

Sebanyak 57 Perusahaan Galian C di Kabupaten Mojokerto Belum Berizin, DPRD Beber ke Publik

Sebanyak 57 Perusahaan Galian C di Kabupaten Mojokerto Belum Berizin, DPRD Beber ke Publik

Sebanyak 57 Perusahaan Galian C di Kabupaten Mojokerto Belum Berizin, DPRD Beber ke Publik
TRIBUNMADURA/FEBRIANTO RAMADANI
Hearing Komisi 1 dan komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Lingkungan Hidup, Bappeda, Kecamatan, serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang soal galian C, di Gedung Graha Whicesa, Selasa (19/11/2019). 

Sebanyak 57 Perusahaan Galian C di Kabupaten Mojokerto Belum Berizin, DPRD Beber ke Publik

TRIBUNMADURA.COM, SURYA - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, Winajat menyatakan, bahwa sebanyak 57 perusahaan tambang di Mojokerto belum mengantongi izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terbuka Kabupaten Mojokerto.

Hal tersebut ditegaskan Winajat dalam hearing bersama komisi 1 dan komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Pemerintah Kecamatan, serta Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, di Gedung Graha Whicesa, Selasa (19/11/2019) sore.

Hearing diadakan untuk menindaklanjuti sidak terhadap galian C yang dilakukan Anggota Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto beberapa hari lalu.

"Sebanyak 57 perusahaan tambang di Kabupaten Mojokerto masih belum mengantongi ijin.

Dari jumlah 18 diantaranya masih diproses oleh Dinas PUPR. Itu terletak di Jatirejo, Kutorejo, Pungging, Ngoro, Jetis dan Dawarblandong.

Sedangkan 14 perusahaan tambang lainnya sudah mengantongi izin," ujar Winajat kepada Surya (Grup Tribunmadura.com ), Selasa (19/11/2019).

Selain itu, DPRD, juga menemukan ada perusahaan tambang yang tetap melakukan aktivitas meskipun izin operasinya akan kadaluarsa.

"Kami himbau perusahaan itu untuk berhenti beraktivitas. Perusahaan itu di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo," tegasnya.

Terkait menggali informasi lebih dalam tentang Galian C, DPRD Kabupaten Mojokerto akan melakukan kerjasama dengan dinas terkait.

"Kami akan verifikasi data perusahaan tambang. Untuk membedakan mana yang belum mengantongi perizinan sama sekali dan mana yang tidak diperbolehkan," terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mojokerto, Deni Ikhwanto, mengusulkan dibuatnya peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

"Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal sangat luar biasa. Sehingga, nantinya akan kami bina pemilik tambang ilegal untuk cari solusi bersama.

Serta kesulitannya seperti apa akan kami bawa ke Gubernur," katanya.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved