Breaking News:

Pilkada 2020

Isu Pilkada Tak Langsung Mencuat, Partai Demokrat Tak Sepakat: Jangan Cabut Hak Politik Rakyat

Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Jawa Timur, Sri Subianti menyebut Pilkada asimetris berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial .

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM (Grafis: Aqwamit Torik)
Ilustrasi 

Isu Pilkada Tak Langsung Mencuat, Partai Demokrat Tak Sepakat: Jangan Cabut Hak Politik Rakyat

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA – Partai Demokrat Jawa Timur menegaskan tak sepakat dengan wacana Pemilihan Kepala Daerah berlangsung secara asimetris.

Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Jawa Timur, Sri Subianti menyebut Pilkada asimetris berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial .

Mengingat, pelaksanaanya yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Kami menilai penyelenggaraan pilkada secara asimetris belum tentu diterima masyarakat. Masyarakat ingin proses yang sama," kata perempuan yang akrab disapa Antie ini di Surabaya, Kamis (21/11/2019).

Ia juga mengatakan, bahwa rencana penyelenggaraan Pilkada secara asimetris menjadi sebuah  kemunduran.

Sebab, pihaknya telah mengusulkan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan pada 2014.

”Saat tahun 2014 lalu kami mengusulkan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Namun, ditolak oleh sidang paripurna di DPR RI dan berujung disetujuinya pilkada tak langsung melalui mekanisme Voting,” jelas Antie.

Demokrat saat itu lantas mengajukan keberatan.

Pada akhirnya Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas mengeluarkan Perppu yang membatalkan UU Pilkada Tak Langsung tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved