Pemkab Kediri Tolak Tuntutan Hitung Ulang Hasil Pilkades Desa Payaman Kecamatan Plemahan

Pemkab Kediri Tolak Tuntutan Hitung Ulang Hasil Pilkades Desa Payaman Kecamatan Plemahan

TRIBUNMADURA.COM, KEDIRI - Ratusan warga Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri yang unjuk rasa di Kantor Pemkab Kediri kecewa, Kamis (21/11/2019).

Ini setelah aspirasi warga meminta dilakukan hitung ulang dan kades terpilih tidak dilantik tidak dapat dipenuhi Pemkab Kediri.

Sukadi SH, Kabag Hukum Pemkab Kediri saat dialog dengan perwakilan warga menjelaskan, bagi warga yang tidak puas dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat ke PTUN.

Karena dalam ketentuan tidak ada penghitungan ulang atau coblos ulang, kecuali jika suara calon ada yang sama telah diatur adanya coblosan ulang.

"Penghitungan ulang juga tidak diatur, sehingga Pemkab Kediri tidak dapat memberikan petunjuk kepada camat untuk dilakukan penghitungan ulang," ujarnya.

Sedangkan yang dapat memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang atau coblos ulang sesuai ketentuan hanya pengadilan.

"Wasit terakhir adalah pengadilan," jelas Sukadi.

Jika ada panitia pilkades yang tidak tanda tangan dan BPD tidak menetapkan hasil Pilkades Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, tidak akan menghentikan proses.

Karena camat setelah memberikan teguran kepada BPD dapat langsung meneruskan kepada bupati.

Jika semua proses telah dilalui, Bupati juga berkewajiban untuk menerbitkan SK kades terpilih dan melantik kades terpilih.

Sukadi menghimbau kepada warga yang tidak puas dengan hasil pilkades untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

"Kami menghimbau warga untuk tetap rukun. Silakan ketidakpuasan warga disampai ke PTUN yang akan mengadili," jelasnya.

Unjuk rasa yang diikuti ratusan warga bubar dengan tertib setelah perwakilan warga selai berdialog.