Berita Sumenep

Serapan APBD Sumenep 2019 Rendah dan Dikerjakan Akhir Tahun, Pengamat: Potensi Masuk Kantong Pribadi

bahkan program pemerintah ini menjadi kebiasaan dilakukan di akhir tahun. Sehingga implementasi anggaran bukan lagi berbasis kinerja tetapi serapan

Serapan APBD Sumenep 2019 Rendah dan Dikerjakan Akhir Tahun, Pengamat: Potensi Masuk Kantong Pribadi
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Salah satu proyek pembangunan penguatan tanggul ke kali patrean yang bersumber dari APBD Sumenep 2019 masih dalam pengerjaan, Jumat (22/11/2019). 

Serapan APBD Sumenep 2019 Rendah dan Dikerjakan Akhir Tahun, Pengamat: Potensi Masuk Kantong Pribadi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, Sumenep - Rendahnya serapan APBD Sumenep 2019 ini terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan, sebab kondisi itu sebagai bentuk lemahnya kinerja eksekutif dan legislatif di ujung timur Madura.

Pengamat Politik dan Kebijakan, Wilda Rasaili saat dimintai komentar oleh TribunMadura.com mengatakan, jika eksekutif tidak mampu memaksimalkan anggaran untuk direalisasikan sejak awal tahun dan bahkan program pemerintah ini menjadi kebiasaan dilakukan di akhir tahun.

Sehingga implementasi anggaran bukan lagi berbasis kinerja tetapi anggaran berbasis serapan.

"APBD yang penting direalisasikan diakhir tahun tanpa mempertimbangkan prioritas kepentingan publik, bahkan memungkinkan terjadinya silpa yang besar dan potensi masuk kantong pribadi karena laporan akan dibuat secara asal," kata peria asli kelahiran kota Sumenep ini saat dihubungi melalui telpon, Jumat (22/11/2019).

Dosen Universitas Wiraraja Sumenep ini menilai, masalah rendahnya serapan anggaran yang selalu dikerjakan di akhir tahun ini tidak bisa hanya mengkritisi atau menyalahkan eksekutif, namun hal ini juga dari legislatif.

Ditanyata apa sebenarnya penyebab dari rendahnya serapan APBD tersebut, Wilda Rasaili menyebut jika itu juga menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kenirja organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jika diakir tahun dewan baru menyalahkan OPD justru akan menimbulkan keanihan di publik, seharusnya itu bisa dicegah dengan pengawasan yang kuat sejak semester pertama," tegasnya.

Menurutnya, jika wakil rakyat mau memperketat fungsi pengawasannya itu, maka diyakini implementasi yang mudah sekali dan tidak akan terjadi seperti saat sekarang ini.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved