Breaking News:

Wali Kota Risma dan Bupati Jember Faida Tak Hadir di DIPA TA 2020, Gubernur Khofifah Angkat Bicara

Sejumlah kepala daerah tak menghadiri proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 pada kepala daerah di Jawa Timur, di Grand City, Jumat (22/11/2019). 

Wali Kota Risma dan Bupati Jember Faida Tak Hadir di DIPA TA 2020, Gubernur Khofifah Angkat Bicara

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sejumlah kepala daerah tak menghadiri proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Grand City, Jumat (22/11/2019).

Pasalnya, setelah DIPA TA 2020 Jawa Timur diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 November 2019 lalu, hari ini Khofifah mengumpulkan kepala daerah se Jawa Timur untuk menyerahkan DIPA tahun 2020 yang mencapai Rp 79,3 trillun.

Ada dua kepala daerah yang tidak hadir dalam penyerahan DIPA TA 2020 yang juga dihelat acara Rakor Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju tersebut.

Dua kepala daerah yang tak tampak hadir adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  atau yang akrab disapa Risma dan juga Bupati Jember Faida.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Khofifah mengatakan bahwa sesuai aturan penyerahan DIPA hanya boleh dilakukan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sedangkan dua daerah itu tak hadir dalam kegiatan hari ini.

"Yang tidak datang bukan lalu tidak ditransfer, mentrasfer itu kan bukan ke pribadi, tapi ke account number masing-masing program. Ini kan ada komitmen, ada tanggung jawab dan ada proses yang bisa membangun kebersamaan di antara kita semua bahwa ini bukan duit kecil," kata Khofifa.

Kalau datang seperti ini komitmen akan terbangun lebih kuat bahwa ada pesan Presiden RI bahwa program harus delivered.

Dan forum ini juga disampaikan ada lima program nasional yang itu bisa konfirmasikan pada kepada lurah dan desa.

Dikatakan Khofifah forum ini digelar agar seluruh informasi yang dipesankan oleh pemerintah pusat bisa tersampaikan sampai ke lini terbawah di kelurahan dan desa.

Sebagaimana ada sejumlah PR di Jawa Timur yang dipesankan Khofifah bisa diatasi bersama.

Pertama masalah koneksitas infrastruktur, serta pemenuhan layanan kebutuhan dasar.

Seperti jambanisasi, elektrifikasi dan terkait layanan dasar pendidikan, kesehatan dan juga di dalamnya rumah ibadah.

(fz/fatimatuz zahroh)

BREAKING NEWS - Ulama di Pamekasan Tuntut Sukmawati Soekarnoputri Ditangkap dan Diadili

Ulama Madura Unjuk Rasa Putri Soekarno, Sukmawati yang Dianggap Menista, DPRD Pamekasan Mendukung

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved