Berita Sampang

Sebelum Ditentukan Bimbingan Nikah Bersertifikat, Kemenag Sampang Akui Sudah Menjalankan Melalui ini

Kepala Kemenag Sampang, Pardi menilai bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi angka penceraian di Indonesia, khususnya Kabupaten Sampang, Madura.

Sebelum Ditentukan Bimbingan Nikah Bersertifikat, Kemenag Sampang Akui Sudah Menjalankan Melalui ini
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Kepala Kemenag Sampang, Pardi 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy merencanakan pasangan yang akan menikah di Indonesia wajib menjalani sertifikasi bimbingan pra nikah pada tahun 2020.

Kepala Kemenag Sampang, Pardi menilai bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi angka penceraian di Indonesia, khususnya Kabupaten Sampang, Madura.

Namun, dalam upaya mengurangi angka pencarian di Kota Bahari, pihaknya sebelumnya mengaku sudah terlebih dahulu menjalankannya karena masuk kedalam program kegiatan Kementrian Agama Sampang.

"Dalam upaya sebelumnya, kebijakanya tidak jauh beda dengan yang di bentuk oleh Bapak Mentri tapi bedanya tidak ada sertifikatnya," ujarnya kepada TribunMadura.com, Minggu (1/12/2019).

Dijelaskan, bahwa di dalam bimbingan nikah yang dibentuk olehnya selama ini,  para calon pengantin mendapatkan bimbingan selama dua hari.

"Saat menjalankan bimbingan himbauannya sama, agar para calon pengantin tidak mudah dalam melakukan atau memutuskan penceraian," ucap Pardi.

Sedangkan dalam kebijakan baru yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pihaknya mengaku belum tahu mekanismenya, dalam arti apakah akan dipusatkan di satu tempat atau tidak.

"Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya (Juknis) dari pusat" tutur Pardi.

ia menambahkan, yang akan menjadi pembeda di dalam program tersebut yakni serifikat dan kelengkapan pembekalan pengetahuan kepada calon pengantin.

"Seperti penyampaian pengetahuan yang lebih spesifik tentang kesehatan, stunting, radikalisme dan lainnya yang menyangkut hubungan perkawinan," katanya.

Saat disinggung, apakah nanti ketika masyarakat tidak mengikuti bimbingan tersebut akan diberi saknsi, Pardi menyampaikan tidak ada sanksi kepada warga yang tidak mengikutinya.

Namun, pihaknya berharap semua masyarakat terutama di Kabupaten Sampang mengikuti bimbingan perkawinan itu, agar kesiapan dalam menjalankan pernikahan dan berkeluarga lebih matang.

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved