Berita Pamekasan

TKI Pamekasan Terindikasi Banyak yang Melalui Jalur Ilegal, Disnakertrans Pamekasan Angkat Bicara

Ia mengatakan, sudah melakukan segala upaya untuk menekan angka PMI ilegal, seperti melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat

TKI Pamekasan Terindikasi Banyak yang Melalui Jalur Ilegal, Disnakertrans Pamekasan Angkat Bicara
TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Kepala Disnakertrans Pamekasan, Arief Handayani 

TKI Pamekasan Terindikasi Banyak yang Melalui Jalur Ilegal, Disnakertrans Pamekasan Angkat Bicara

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Pamekasan, Madura yang terindikasi banyak berangkat dengan cara ilegal (non-prosedural) membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) langsung bertindak.

Menyikapi persoalan itu, Kepala Disnakertrans Pamekasan, Arief Handayani langsung buka suara.

Ia mengatakan, sudah melakukan segala upaya untuk menekan angka PMI ilegal, seperti melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat, membentuk pendamping PMI hingga membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk PMI yang berada di Gedung Islamic Center, Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Arief Handayani mengungkapkan, pembentukan LTSA PMI ini merupakan inovasi dan gebrakan baru Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan untuk mempermudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara transparan.

"Kami berpendapat bahwa dengan adanya LTSA PMI ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberantas PMI ilegal," katanya kepada TribunMadura.com, Minggu (1/12/2019).

Arief Handayani melanjutkan, jika dinas terkait seperti Imigrasi, Polres, Capil, DPMPTSP, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan bisa saling bahu membahu serta bisa menyelaraskan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas PMI ilegal di Pamekasan, maka secara cepat PMI asal Pamekasan yang berangkat secara ilegal lambat laun akan semakin berkurang.

"Kalau bisa saling bersinergi, saya rasa kita bukan hanya bisa menekan, tapi juga bisa menghapus angka PMI ilegal," tegasnya.

Tidak hanya itu, Arief Handayani mengungkapkan, tahun 2018 jumlah TKI/PMI asal Pamekasan yang berangkat ke luar negeri secara prosedural sebanyak 300 orang, dan tahun 2019 ini sebanyak 139 orang.

Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hampir sama sekali tidak ada TKI/PMI yang mendaftar ke Disnakertrans.

"Hasil survei dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi terbentuknya LTSA PMI karena hal tersebut dianggap solusi untuk merubah mindsite masyarakat, dengan demikian pemerintah dapat menekan angka PMI yang berangkat secara non prosedural," ucapnya.

Lebih lanjut Arief Handayani berharap, adanya LTSA PMI yang sudah pihaknya gagas, bisa menjadi solusi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat Pamekasan bahwa bekerja ke luar negeri dengan cara non-prosedural resikonya sangat besar sekali, bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk keluarga.

"Harapan saya dengan adanya LTSA PMI menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri, sehingga mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan transparan," inginnya.

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved